Ketersediaan Anggaran Harus Berbanding Lurus dengan Kemanfaatan dan Kepuasan Masyarakat -->

Ketersediaan Anggaran Harus Berbanding Lurus dengan Kemanfaatan dan Kepuasan Masyarakat

Senin, 13 Juli 2020, 16:56
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek pimpin rapat bersama Dispendukcapil. (foto ist)

Trenggalek, Rakyatterkini - Sebagai garda pelayanan prima bagi warga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Trenggalek sengaja dipanggil Komisi I DPRD setempat.

Ini mengingat bentuk pelayanan prima bagi warga tentang kependudukan dan seluruh penunjangnya disinyalemen masih harus mendapatkan banyak perbaikan.

Husni Taher Hamid, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menjelaskan parameter kebutuhan anggaran di dinas harus berbanding lurus dengan angka pemanfaatan dan kepuasan bagi warga.

“Agenda kami mengevaluasi laporan keuangan Tahun Anggaran 2019, “tukasnya.

Dikatakan Husni Taher, pihaknya banyak memberikan masukan agar realisasi anggaran yang diusulkan bisa digunakan sebaik mungkin agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek.

"Mereka sepakat jika pelayanan administrasi kependudukan sangat penting dan menjadi skala prioritas, "katanya.

Politisi asal Hanura ini juga menjelaskan terkait simpang siurnya data kependudukan karena ada masyarakat yang punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ada pula yang tidak punya.

“Masih banyak warga yang belum ber KTP–el,”jelasnya.

Apalagi dibuktikan saat diedarkannya bantuan stimulus bagi warga yang terdampak perekonomiannya akibat bencana kesehatan, Covid-19.

“Tahunya kita dari pendataan warga di bantuan sosial kemarin,”imbuhnya.

Selain itu, masih lanjut Husni, Komisi I masih melihat ada beberapa anggaran yang nilainya sangat kecil sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat relatif rendah.

Komisi I berharap agar ke depan dalam proses penganggaran harus mengasumsikan realita - realita yang akan terjadi kedepannya. "Jadi dalam dokumen perencanaan itu harus relevan dengan kondisi kedepannya.Jika memang tidak relevan yang harus didiskusikan dengan Komisi I, "cetusnya.

Dicontohkannya, suatu kegiatan yang direncanakan 100 persen tapi faktanya tidak bisa terealisasi karena kurang matang nya perencanaan.

Selain itu juga disinggung terkait beberapa hal yang perlu menjadi catatan, antara lain, peralatan pelayanannya harus dioptimalkan, SDM pengelolahan data harus ditingkatkan. (AS)

TerPopuler