Hibah Tanah untuk Pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah, Sudah Sesuai Ketentuan -->

Hibah Tanah untuk Pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah, Sudah Sesuai Ketentuan

Kamis, 09 Juli 2020, 20:56
Bupati Hendrajoni memberikan keterangan pada wartawan. (foto ist)

Painan, Rakyatterkini - Sehubungan dengan beredarnya berita di media online yang berjudul " Dewan Kritik Cara Bupati Hibahkan Lahan ke Muhammadiyah." 

Pada berita tersebut Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, serta beberapa orang anggota, mempertanyakan hibah tanah untuk pembangunan panti asuhan Muhammadiyah, karena tidak melalui persetujuan DPRD.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Pesisir Selatan, Rinaldi, S.Pd, M.Si, dalam siaran persnya, Kamis (9/7/2020) malam menjelaskan agar tidak terjadi kesalahapahaman berkaitan dengan hibah tanah tersebut, perlu dijelaskan sebagai berikut: 

Bahwa proses hibah tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, kepada Muhammadiyah untuk pembangunan panti asuhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, pasal 331 ayat (2) point "d " dicantumkan, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila: tanah atau bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Selanjut pada pasal 335  ayat (1) dijelaskan,  tanah dan/bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan/ atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/ lembaga internasional.

Kemudian  pada ayat (2) pasal 335  dicantumkan kategori bidang kegiatan yang termasuk  kepentingan umum, yaitu ada 23 jenis,  salah satunya adalah *untuk panti sosial (panti asuhan).

Bahwa pembangunan panti asuhan adalah untuk kepentingan anak yatim, tidak elok dikaitkan dengan politik, karena anak yatim merupakan tanggungjawab bersama umat Islam, sebagaimana diamanahkan Surat Almaun.

Bupati atas nama pemerintah siap  menjelaskan berkaitan dengan hibah tanah  untuk pembangunan panti asuhan,  jika diundang DPRD. 

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak. (rel/baron)

TerPopuler