Sidang Paripurna Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBD Dilanjutkan -->

Sidang Paripurna Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBD Dilanjutkan

Selasa, 07 Juli 2020, 20:02
Lanjutan sidang paripurna DPRD Tanah Datar terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. (yusnaldi)

Batusangkar, Singgalang - Setelah sempat dibatalkan, DPRD Tanah Datar kembali melanjutkan sidang paripurna berisi jawaban bupati terhadap pemandangan fraksi DPRD terkait pertangung jawaban pelaksanaan APBD 2019.

Sidang dipimpin Ketua DPRD, Rony Mulyadi bersama Wakilnya Anton Yondra, Selasa (7/7) mendengar jawaban disampaikan Wabup Zuldafri Darma diikuti Forkopimda dan Pejabat Pemkab.

Sebelumnya, Wabup menyatakan terimakasih pada anggota DPRD melalui fraksi yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran dan pertanyaannya.

Sumbangan pemikiran dimaksud sangat besar artinya dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini.

Diutarakannya, realisasi anggaran belanja modal yang sudah membaik diangka 82,30% sampai dengan 90,97 % disertai dengan evaluasi serta pengawasan kualitas pembangunan.

Anggaran belanja modal telah disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala serta pengawasan kualitas pembangunan untuk kegiatan termasuk konsultan pengawas.

Dalam menanggapi pertanyaan tentang presentase pertumbuhan ekonomi Tanah Datar tahun 2019 sekaligus pencapaiannya sesuai RPJMD tahun 2016-2021, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi  tahun 2019 adalah sebesar 5,01 % dari target RPJMD sebesar 5,91% sehingga capaian target RPJMD tahun 2019 sebesar 84,77%.

Angka pertumbuhan ekonomi Tanah Datar sedikit lebih baik dari angka pertumbuhan nasional yakni 5,00%, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatra Barat laju pertumbuhan tahun 2019 berada di peringkat ke 3 dari 12 Kabupaten, jelasnya Zuldafri.

Soal persiapan Pemkab menghadapi tahun ajaran baru sekolah pada 13 juli 2020, dimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan telah menyiapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) salah satunya dengan mempedomani surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dimasa darurat penyebaran Covid-19.

Penerapan SOP itu disiapkan dua opsi kegiatan pembelajaran, yakni tatap muka pada zona hijau sedangkan daring pada zona kuning.

Saat masih banyaknya siswa belajar menggunakan sistim daring perlu diperhatikan kesejahteraan dalam proses belajar itu sendiri.

Kemudian, jelasnya, dalam menghadapi defisit perlu diadakan pembahasan intensif melibatkan pihak yang tekait seperti pemerintah dan penyusun anggaran. (ydi)

TerPopuler