Dewan Trenggalek Izinkan Ditempati Kantor Kesbangpol yang Baru -->

Dewan Trenggalek Izinkan Ditempati Kantor Kesbangpol yang Baru

Selasa, 07 Juli 2020, 19:07
Husni Taher Hamid.

Trenggalek, Rakyatterkini - Lahan yang kini terpakai untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Trenggalek, kini telah mendapatkan kepastian untuk dipergunakan aktivitas keseharian.

Hal ini disampaikan Husni Taher Hamid, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek pasca dilakukan beberapa kali rapat.

“Komisi I telah merekomendasi agar Kesbangpol menempatinya, ”ucapnya, Selasa (7/7/2020).

Pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Trenggalek itu mengaku telah menggelar beberapa kali rapat termasuk bersama Badan Keuangan dan Asset  Daerah (Bakeuda) setempat.

Kajian dengan Bakeuda termasuk kepastian hukum tanah pekarangan yang digunakan untuk membangun Kantor Kesbangpol, akunya.

Alhasil, Komisi I kini sudah menemukan titik terang terkait proses pemindahalihan hak itu, sehingga memerintahkan supaya gedung itu segera ditempati.

“Seminggu pasca rapat terakhir sebulan yang lalu kami sarankan gedung itu, untuk segera ditempati, ”terangnya.

Dikatakan Husni, persengketaan lahan dengan Kemenkumham ini berada di jalan Hos Cokroaminoto No. 1 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek. Padahal kantor tersebut direhab dengan bangunan modern yang menyerap APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2019 yang lalu.

Berdasarkan rapat antara kedua belah pihak yang bersengketa disepakati untuk mengajukan pemindah alihan hak untuk dijadikan kantor Kesbangpol.

Namun diakui Husni, hingga kini lahan itu belum masuk dalam daftar asset Pemerintah Daerah, tinggal menunggu surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

“Saat ini pemerintah sudah memberi kepastian terkait prosesnya,”tandasnya.

Maka itu, pihaknya  menyarankan agar gedung itu segera ditempati karena dalam menghadapi penanganan Pandemi Covid, banyak permasalahan yang harus diurus oleh Kesbangpol.

“Pada akhir tahun 2019, bangunan tersebut direnovasi Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek untuk kantor Kesbangpol,” tuturnya.

Terpisah, Agus Yahya, Kepala Bakeuda Kabupaten Trenggalek, menceritakan, sekitar tahun 2002 memang sudah ada kesepakatan antara Pemkab Trenggalek dan Kemenkumham untuk saling menghibahkan tanahnya.

“Opsi terakhir yang akan dilakukan adalah tukar menukar barang antara Kemenkumham dan Pemkab Trenggalek, ”tegas Agus Yahya. (AS)

TerPopuler