PPS Mentawai Bentuk PPDP Pilkada Serentak 2020

PPS Mentawai Bentuk PPDP Pilkada Serentak 2020

Senin, 29 Juni 2020, 17:35
PPDP dibentuk di Mentawai. (foto ist)

Mentawai, Rakyatterkini - Tahapan pembentukan dan penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Serentak 2020 akan dimulai.

Seluruh proses pembentukan PPDP ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19, seperti penyerahan dokumen calon PPDP kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), pelaporan nama-nama calon PPDP kepada KPU kabupaten, penyerahan Surat Keputusan (SK) PPDP oleh KPU kabupaten dan penyampaian pakta integritas.

Ketua PPS Desa Goisoonan, Edi Paul, jadwal pembentukan PPDP ini dimulai pada 24 Juni hingga 14 Juli 2020. Setelah ditetapkan masa kerja PPDP akan dimulai pada 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.

KPU kabupaten dan PPS wajib mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial serta papan pengumuman di kantor masing-masing, kantor kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

PPDP ini merupakan rukun warga, rukun tetangga, jorong dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat, untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih.

Dalam proses pembentukan PPDP ini, PPS harus berkoordinasi dengan pemdes atau tokoh masyarakat setempat untuk mendapatkan calon PPDP. Setiap satu orang PPDP ini akan bertugas untuk satu TPS, papar Edi, Senin (29/6/2020).

Terkait syarat calon PPDP, yang bersangkutan harus tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak (ada surat pernyataan), berusia di antara 20 tahun hingga maksimal 50 tahun dan sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degenerative (ada surat pernyataan) penetapan ppdp ini juga harus betul betul bekerja dan data harus papalid.

Nantinya ada formulir untuk merekap data PPDP, termasuk NIK dan nomor HP. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, sehingga KPU mentawai sudah ada basis data lengkap.

Terkait protokol Covid-19, kegiatan kita ini juga menjadi bagian upaya menjalankan prosedur protokoler pemutusan rantai Covid-19. Misal di TPS ada zona wajib protokol Covid-19, maka PPS, PPDP dan KPPS bisa sekaligus menjadi agen sosialisasi protokol Covid-19 ditengah masyarakat. (jaibi)

TerPopuler