Pemko Padang Permudah Akses Sektor Perdagangan

Pemko Padang Permudah Akses Sektor Perdagangan

Selasa, 30 Juni 2020, 18:00
Walikota Padang, Mahyeldi di Radio Padang FM. (foto ist)

Padang, Rakyatterkini – Pemko Padang melakukan kajian dan menetapkan sektor perdagangan harus diberi prioritas. Pasar, restoran, tempat hiburan dan objek wisata dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dan mengacu pada Perwako Nomor 49 tahun 2020.

Seluruh kegiatan yang dilakukan di Kota Padang harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta meningkatkan imunitas.

Di Pasar Raya pedagang dites swab. Ada sekitar 3.000 pedagang yang dites swab untuk menjamin pengunjung dan pedagang dari penyebaran virus Covid-19 tersebut.

“Kita buat komitmen dengan kepala daerah di Sumbar. Dilanjutkan dengan kerjasama Bussiness  to  Bussiness (B to B), kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menggerakkan usaha perdagangan ini, ”ujar Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, kepada moderator acara Dinamika Publik Radio Padang FM, Jadwal Djalal dan operator Harry ‘Dhyo’ Febrianto, Selasa (30/6/2020).

Mahyeldi mengatakan pentingnya sekktor perdagangan ini digeliatkan lagi karena selain memenuhi kebutuhan orang di Kota Padang juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang ke Kota Padang.

Pada masa pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemko Padang memang lebih terfokus untuk pemenuhan kebutuhan warga kota lantaran sektor pariwisata tutup, kampus dan lembaga pendidikan meliburkan diri dan belajar secara virtual. Bahkan aktivitas masyarakat di luar ruang pun lebih terbatas.

Mahyeldi mengajak berhitung, jika satu keluarga ada empat orang. Maka hampir 600.000 orang di Padang merasakan dampak Covid-19. Artinya lebih separo warga Padang yang terdampak Covid-19.

Untuk mengatasi hal inilah, pemerintah memberikan bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kota. Bantuan yang diberikan itu tak kurang dari Rp77 miliar yang sudah dialokasikan untuk Kota Padang.

Setelah PSBB, sektor perdagangan harus digeliatkan lagi. Padang ini kata Mahyeldi, struktur ekonomi masyarakatnya umumnya perdagangan, industri pariwisata, komunikasi dan informasi. Sektor komunikasi dan informasi masih bisa bergerak.

Untuk mempermudah akses distribusi bahan pangan ke Kota Padang, di bagian Timur Kota Padang tepatnya di Taman Hutan Raya Bung Hatta dan bagian selatan Kota Padang ditempatkan ekskavator. Dengan cara ini, ketika ada longsor maka penanganannya lebih cepat.

Pemko Padang juga menyiapkan opsi sesuai ketersediaan anggaran untuk mendukung pedagang. Bisa dengan memberikan bantuan permodalan atau dibentuknya pusat grosir. Namun tentu saja diharapkan dukungan dari BUMN BUMD dan lainnya. Pemko juga sudah membicarakan hal ini dengan  Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dan pihak-pihak lainnya.

Dengan adanya pusat grosir milik pemerintah ini, diharapkan pedagang tidak memerlukan modal bagi usahanya. Barang kebutuhan bisa diambil pagi dan ketika sudah terjual , dibayar mereka pada sore harinya. Kerjasama juga dikembangkan dengan grosir yang ada di kota ini termasuk Minang Mart.

Untuk dukungan permodalan, Pemko mengklaim ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS tersebar di 104 keluarahan di Kota Padang.

“Kita punya lembaga di tingkat kelurahan, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Seluruh kelurahan ada. Sekarang total modalnya Rp45 miliar rupiah. Itu kita siapkan untuk dukungan permodalan bagi warga kelurahan itu. Bisa diberdayakan,” ujar  Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan selain KJKS, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Padang yang bagus dan permodalannya lebih besar yang bisa dimanfaatkan. Tentu harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di koperasi tersebut.

KJKS dibuat untuk memudahkan akses bagi masyarakat. Tidak perlu biaya tinggi untuk mengaksesnya. Makanya koperasi itu berkantor di kantor lurah atau masjid-masjid di kelurahan itu.

KJKS ini diharuskan melayani usaha mikro di kelurahan. Bahkan usaha ultra mikro. Di segmen ini ada juga Permodalan Nasional Madani (PNM), salah satu badan usaha milik negara (BUMN).
Lewat Radio Padang FM, Mahyeldi juga mengungkapkan tentang rencana pendirian bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah di Kota Padang ini.

Lebih jauh dikatakannya, gubernur dan bupati/walikota se-Sumatera Barat sudah menyetujui konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Hal ini kata Mahyeldi sesuai dengan harapan masyarakat Kota Padang khususnya dan masyarakat Sumbar pada umumnya.

“Sesuai pula dengan misi Radio Padang FM, Radio ABS-SBK. Makanya Walikota menjadwalkan dialog khusus bukan hanya sekali. Tapi beberapa kali. Mudah-mudahan upaya yang tinggal pembahasan di DPRD ini tidak ada kendala. Ini perlu terus didorong,” ujarnya sambil tertawa. (rel)

TerPopuler