Pembangunan Gedung RSUD di Puncak Kabun Taranak, IV Jurai Jadi Polemik -->

Pembangunan Gedung RSUD di Puncak Kabun Taranak, IV Jurai Jadi Polemik

Senin, 22 Juni 2020, 16:57
Gedung RSUD di Puncak Kabun Taranak, IV Jurai Pesisir Selatan. (foto ist)

Painan, Rakyatterkini - Pembangunan gedung RSUD di Puncak Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan masih jadi polemik di tengah masyarakat.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengakui hingga kini memang terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, kerap menjadi pembahasan di lembaga DPRD setempat.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukan memberhentikan, tapi saya menunda pembayaran. Karena di situ ada indikasi dan modus-modus yang dilakukan saat pengeluaran Perda. Padahal masa jabatan bupati saat itu sudah mau habis, kenapa kok di Perdakan juga. Seharusnya DPRD tidak melakukan hal itu," ucap Hendrajoni menjawab pertanyaan wartawan, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, dengan adanya hak Interpelasi DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kelanjutan RSUD di Puncak Kabun Taranak, justru hal itu semakin memperjelas karena seluruh hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah diterima pihaknya.

Jadi, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Itu keputusannya ada di tangan saya. Tunggu pada waktunya akan saya sampaikan. Sebab, ini tidak mungkin kami diamkan saja. Sejak awal saya jadi bupati, persoalan ini sudah bergulir," katanya lagi.

Sebelumnya, anggota DPRD Pesisir Selatan Fraksi PAN, Noverma Yuska, bakal menggunakan hak Interpelasi terkait penghentian proyek pembangunan gedung baru RSUD M.Zein Painan, yang berlokasi di Puncak Kabun Taranak, sejak 2016.

"Bupati Hendrajoni harus menjelaskan secara resmi kepada DPRD, kenapa proyek itu dihentikan, dan mau diapakan ke depannya," katanya.

Kelanjutan pembangunan proyek gedung baru relokasi RSUD M Zein Painan, kata Novermal, mesti jelas arahnya sehingga tidak menimbulkan sejumlah asumsi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan telah keluarnya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) audit tersebut, ia meminta Bupati Hendrajoni harus menjelaskan secara resmi alasan penghentian proyek tersebut, dan sekaligus menyerahkan LHP tersebut pada lembaga DPRD setempat.

Sesuai kewenangan, DPRD berhak mendapatkan LHP audit BPK, dan LHP audit khusus oleh badan pemeriksa lainnya sebagai dasar pengawasan.

"Kami minta bupati membuka hasil audit tersebut kepada publik melalui DPRD, agar persoalannya terang benderang. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk menyelesaikannya nanti," tuturnya.

Jika ditemukan tindak pidana korupsi, maka pihaknya bakal merekomendasikan kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas.

Ia menuturkan, dalam waktu dekat bakal dibahas dengan Fraksi PAN, dan pihaknya meminta dukungan fraksi lain untuk melolosan hak Interpelasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, gedung baru relokasi RSUD M. Zein Painan dibangun dengan dana PIP sebesar Rp99 miliar.

Dasar peminjaman tersebut, melalui Perda Nomor 4 tahun 2014, tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada PIP. Dana sebesar Rp99 miliar tersebut, Rp96 miliar digunakan untuk konstruksi, dan sisanya sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan peralatan kesehatan (Alkes).

Hingga kini progres pembangunannya sudah mencapai 80 persen, namun dihentikan pada 2017 lalu, dengan biaya yang baru dibayarkan kepada kontraktor baru sekitar Rp32 miliar atau sekitar 30 persen.

Sebelumnya, penghentian proyek yang dibangun semasa pemerintahan Bupati Nasrul Abit itu, dengan alasan tidak memiliki dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). (baron)

TerPopuler