Orangtua Murid Keluhkan PPDB Online, Menko PMK: Harus Segera Dievaluasi -->

Orangtua Murid Keluhkan PPDB Online, Menko PMK: Harus Segera Dievaluasi

Senin, 22 Juni 2020, 15:20
Ilustrasi.

Jakarta, Rakyatterkini - Orangtua murid mengeluhkan proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 secara online, seperti yang dialami di Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya, termasuk Sumatera Barat.

"Untuk pendaftaran online sejak dulu sebelum ada Covid, ya, pasti ada masalah. Dan jangan harap suatu saat nanti tidak sama sekali nggak ada masalah," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020), sebagaimana dilansir detikcom.

Mantan Mendikbud ini mengatakan pendaftaran online bagi peserta didik baru pasti ditemukan masalah. Muhadjir menyebut kendala tersebut persoalan klasik.

"Tapi kan mesti segera kita evaluasi kemudian kita benahi secara bertahap gitu. Saya kira itu klasik, persoalan klasik," ucap Muhadjir.

Sebelumnya, orang tua murid bernama Edi bercerita dia terkendala pembaruan data KK yang baru rampung pada April lalu. Pembaruan itu dilakukan karena istrinya meninggal dan alamat tidak pindah. Namun sistem tetap membaca KK tersebut belum ada setahun meski Edi merupakan warga asli dengan alamat sesuai KK.

"Soal KK teratasi dengan surat keterangan dari kelurahan. Tapi masalah baru muncul, ketika sampai pada tahap memilih sekolah, tidak bisa diklik. Dari jam 13.00 WIB siang tadi begini terus, tapi data jumlah pendaftar terus bertambah," kata Edi di Semarang, Rabu (17/6).

Masalah lain yaitu siang tadi pendaftar sulit mengakses pendaftaran di https://ppdb.jatengprov.go.id/. Ternyata hal ini disebabkan oleh kuota akses data kependudukan yang terkoneksi dengan data catatan sipil terbatas.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut temuan kendala PPDB Jateng hari pertama ini bakal menjadi bahan evaluasi. Dia pun meminta para orang tua tidak panik karena tidak ada adu cepat saat pendaftaran.

"Yang pertama, kuota NIK 300 ribu. Dari 300 ribu ternyata pukul 10.30 WIB sudah habis. Akhirnya kami telepon dukcapil pusat agar bisa ditambah jadi 1 juta," terang Ganjar. (*)

TerPopuler