Heboh, Dugaan Pungutan Liar Masih Dilakukan SMPN I Tumpang, Kabupaten Malang -->

Heboh, Dugaan Pungutan Liar Masih Dilakukan SMPN I Tumpang, Kabupaten Malang

Selasa, 30 Juni 2020, 07:06
Suyitno, Ketua Komite Sekolah bersama Mahmud Asy'ari, Kepala Sekolah SMPN 1 Tumpang. (foto ist)

Kab.Malang, Rakyatterkini.com
– Upaya menghalalkan segala cara akan ditempuh demi mengais rupiah. Seperti halnya, kebiasaan yang sudah berjalan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I (SMPN I) Tumpang, Kabupaten Malang.

Di sekolah itu diduga masih melakukan pungutan dari para wali murid, dengan alibi peningkatan prestasi dan pembangunan sekolah.

Adapun, SMPN I Tumpang memanfaatkan komite sekolah dalam mengadakan pungutan kepada para wali murid dengan berbagai program yang telah dikemasnya. Pungutan kepada para wali murid antara lain berupa uang SPP setiap bulan dengan label uang sukarela sebesar Rp100.000.

Selain itu juga ada uang pembangunan gedung, uang investasi sebesar Rp1.500.000, dan uang seragam sekolah sebesar Rp825.000 bagi setiap siswa.

Pungutan itu sangat memberatkan bagi orang tua siswa, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Banyak orang tua yang pendapatannya merosot, bahkan tidak sedikit yang tidak memiliki pekerjaan lagi.

Drs. Mahmud Asyari, M.Pd., Kepala Sekolah SMPN I Tumpang, dan Drs. Suyitno, Ketua Komite ketika dikonfirmasi tidak menampik adanya pungutan-pungutan itu. Dia berdalih, semua dilakukan demi kemajuan prestasi sekolah dan tidak semuanya para wali murid tersebut dibebani harus membayar sejumlah uang yang tersebut di atas.

“Semua itu ia lakukan berdasarkan kesepakatan rapat wali murid tentang besaran uang investasi maupun uang seragam dan uang sukarela atau SPP tersebut,” ujar Suyitno kepada para awak media, Sabtu (27/6).

“Namun demikian, tidak benar, jika itu berlaku bagi setiap wali murid. Karena, bagi wali murid yang memang benar-benar tidak mampu tidak sebesar itu. Sebagian lagi ada wali murid dengan cara mengangsur. Bahkan bagi wali murid yang benar-benar tidak mampu, kami akan membebaskan sampai dengan nol rupiah,” imbuhnya.

Pungutan itu jelas tidak sesuai dengan Keputusan Mendiknas No.44 tahun 2019 pasal 21 ayat (3) a dan b, maupun pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tentang pendidikan gratis bagi sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas.

Beberapa wali murid yang ditemui mengatakan, tidak semua yang dikatakan kepala sekolah dan komite sekolah diterapkan dalam pelaksanaannya. Setiap mengambil raport, petugas bagian administrasi selalu mengatakan agar wali murid segera melunasi uang investasi maupun uang seragam.

Tidak cukup itu saja, para wali murid ini juga tidak berani atau merasa takut jika tidak membayar. Khawatir anaknya akan mendapat intimidasi.

"Terus terang kita dengan berat hati mengikuti apa yang dikatakan dan ditetapkan oleh pihak sekolah,” pungkas salah satu wali murid yang tidak mau disebut namanya.

Menyikapi, terkait temuan adanya uang investasi Rp1.500.000, calon peserta didik baru harus membeli seragam ke sekolah, serta uang sukarela Rp100.000 setiap bulan yang digagas komite SMPN 1 Tumpang Kabupaten Malang.

Asep Suriaman., Ketua Umum Front Masyarakat Peduli Pendidikan.

Asep Suriaman, S.Psi Pemerhati Pendidikan menegaskan, agar setiap sekolah dapat mengkaji ulang tentang, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 belum sepenuhnya difahami dan dijalankan oleh komite SMPN 1 Tumpang.

"Mari kita buka kembali dan dibaca serta dipahami apa itu yang dinamakan Bantuan Pendidikan, Sumbangan Pendidikan dan Pungutan Pendidikan. Semoga komite sekolah bisa membedakannya” jelasnya.

Asep juga memaparkan tentang Permendikbud nomor 75 Tahun 2016, bunyi Pasal 1 :
Ayat 3 : Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Ayat 5 : Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Ayat 4 : Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.   
        
Batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada Pasal 10 ayat (2) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada.

Sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat).

Secara hukum, bahwasanya Sumbangan Partisipasi Masyarakat (SPM) sebesar Rp100.000, Dana investasi Pendidikan yang nominal jumlah ditentukan termasuk Pungutan Pendidikan.  - (Merujuk pada permendikbud nomor 75 tahun 2016).

Terkait CPDB yang diwajibkan membeli seragam di sekolah. Aturan mana yang dibuat landasan dan sandaran pengurus komite SMPN 1 Tumpang.

Sedangkan mengacu pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 ayat 1 yang berbunyi : : Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.” . Sudah sangat jelas bahwasanya komite sekolah dilarang menjual kain seragam.

Tolak saja kalau tidak sesuai aturan serta prosedur terkait partisipasi masyarakat, dan sebenarnya tahun lalu juga ada sekolah yang memaksakan sehingga mendapat teguran/sanksi dari Dinas pendidikan Kabupaten Malang.

Jika masih mengulangi di tahun ini, ya kita harus berani melaporkan ke APIP/APH. Jika ada intimidasi terhadap CPDB yang sudah diterima dengan alasan dikaitkan seragam, pungutan yang dibungkus sumbangan dengan nominal yang ditentukan dan sebagainya.

"Tolong bisa menyampaikan ke kami sesuai Pasal 35 ayat (3) Perbup 22/2020 dan/atau langsung ke Bupati melalui Tim Saber Pungli manakala di jajaran (Disdik) ada yang terlibat,” tutupnya. (NN)

TerPopuler