CPNS BPK RI Diberhentikan karena Status Disabilitas -->

CPNS BPK RI Diberhentikan karena Status Disabilitas

Rabu, 03 Juni 2020, 15:45
CPNS BPK RI, Alde Maulana di LBH Padang. (foto ist)

Rakyatterkini, Padang -  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Alde Maulana, 37 mengaku diberhentikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena menyandang status disabilitas.

Tidak terima, dirinya melaporkan instansi tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat.

Alde mengatakan dirinya diterima bekerja di instansi pemeriksa keuangan di Indonesia tersebut setelah menjalani tahapan seleksi tahun 2018 melalui laman resmi Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN).

Dirinya bahkan telah menerima Surat Keputusan (SK) CPNS Terhitung Masa Tanggal (TMT) 1 Maret 2019.

"Saya mengambil kualifikasi dengan formasi disabilitas sebagai pemeriksa ahli pertama atau calon auditor di BPK RI," kata Alde.

Usai dinyatakan lulus, Alde diketahui mengikuti pendidikan latihan dasar (diklatsar) pra jabatan di Kota Medan, Sumatera Utara selama lebih kurang empat bulan. Dirinya juga melakukan habituasi (pembiasaan lingkungan) di bidang kerja masing-masing seperti yang dilatih selama diklatsar.

Hasil pendidikan (diklatsar) kemudian dilanjutkan ke pendidikan jabatan fungsional selama satu bulan. Di tengah pendidikan itu, dirinya mengalami sakit dan sempat dirawat di RSUP Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.

Dari hasil pemeriksaan tim dokter, ditemukan ada penumpukan cairan di bekas aunorisma, yang pernah dilakukan operasi di tahun 2015 lalu. Dokter memintanya untuk tidak berfikir terlalu berat dan banyak.

"Manajemen memberikan dispensasi saya boleh tidak ikut ujian, namun tetap mengizinkan masuk kelas mengikuti materi dipersilahkan, saya bersedia mengetahui core bisnis yang diajarkan," katanya.

Setelah itu, Alde mengatakan bahwa dirinya mendapatkan penempatan tugas di BPK RI Sumbar pada bulan November 2019. Pada bulan Januari 2020, sekitar 11 orang CPNS dengan formasi disabilitas diwajibkan mengikuti medical check up di RSPAD Gatot Soebroto sebagai syarat pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pada saat itu saya mendapat memo tugas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua, saya dinyatakan sehat oleh tim dokter dengan beberapa catatan," katanya.

Pada prosesi pelantikan yang berlangsung pada Senin 24 Februari 2020, Alde diketahui tidak ikut dikukuhkan sebagai pekerja di BPK RI dan pelantikannya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

"Padahal awal Maret gaji sudah masuk, namun ditarik kembali dengan alasan status belum jelas," katanya.

Pada 3 Maret 2020 Alde mengakui diberhentikan secara hormat berdasarkan SK Sekjen BPK RI nomor 73/K/X-X.3/03/2020 dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani.

"Status CPNS dicabut, namun pada poin ketiga, bila dibutukan, surat ini bisa dilakukan peninjauan ulang. Saya sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden RI dan berkoordinasi dengan LBH Padang, Ombudsman dan Komnas HAM," katanya.

Alde hanya berharap hak sebagai ASN dikembalikan. Pasalnya, dirinya baru saja menikah dengan sang istri, Dewi Ratnasari pada 17 Januari 2020 lalu.

"Saya merasa cukup sedih dengan apa yang telah didapatkan selama ini dan kemudian mendapat pemberhentian dengan hormat dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima pengaduan tersebut dan sudah menyurati BPK RI untuk memberikan tanggapan atas pemberhentian Alde.

"Statusnya sekarang masih tahap klarifikasi atau meminta penjelasan dari pihak teradu, dalam hal ini BPK RI

Indira mengatakan, pihaknya mendorong BPK untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini dengan cepat karena menyangkut hak seorang disabilitas.

"Itu semua diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas yang disahkan oleh Presiden dan DPR RI," katanya.

LBH Padang katanya menilai permasalahan tersebut terletak pada tataran norma, termasuk subtansi hukum yang memang banyak aturan dan peraturan perundang-undangan mengatur soal sehat jasmani dan rohani sebagai sebuah persyaratan.

"Tetapi tidak ada interpretasi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa jadi semacam pasal karet apalagi pemerintah tidak punya paradigma sebagaimana yang ada di UU disabilitas," katanya.

Indira menyebut upaya lobi dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana bisa dilakukan, tanpa proses embel-embel hukum seperti di pengadilan dan sebagainya.

"Karena di pengadilan, ada proses yang sangat lama, kami sangat berharap di pemerintahan punya keinsyafan lagi seperti kasus salah seorang CPNS Dokter di Sumbar beberapa waktu yang lalu. Kami meminta agar permasalahan ini direspon dengan baik, cepat dan penyintas disabilitas dapat terpenuhi haknya dengan cepat juga tidak berlarut-larut," katanya. (mdl)

TerPopuler