Sejumlah Panwaslu Distrik di Raja Ampat Pertanyakan OP -->

Sejumlah Panwaslu Distrik di Raja Ampat Pertanyakan OP

Kamis, 26 Maret 2020, 07:30
Ilustrasi Panwaslu.

Raja Ampat, Rakyatterkini - Sejumlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Distrik se-Kabupaten Raja Ampat pertanyakan kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Raja Ampat terkait anggaran Operasional (OP).

Sejumlah Panwaslu menerangkan, biasanya anggaran Operasional (OP) dan tunjangan Panwaslu itu dipisahkan, namun sekarang semua digabungkan.

"Jadi kami bingun berapa anggaran OP dan juga tunjangan Panwaslu", singkat sejumlah Panwaslu distrik yang enggan identitasnya dipublis, Rabu (25/3/2020) malam.

Lebih parahnya, kata mereka (Panwaslu-red), anggaran OP terkuras jauh, tidak sesuai kebutuhan kegiatan.

"Karena Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) disusun sendiri oleh Bawaslu Kabupaten tanpa dimintai usulan kebutuhan Panwaslu", ucap sumber.

Meski begitu, tentunya anggaran tersebut berfariasi sesuai jangkau wilayah kerja dan program kegiatan masing-masing.

"Namun yang membuat kami bingung, kenapa anggaran OP turun sejauh ini. Anggaran yang kami cair bulan ini hampir rata-rata Rp35 juta lebih, itu sekaligus gaji Panwaslu mulai dari ketua, Sekretaris, Bendahara, Staf hingga PPL, bahkan distrik lain kurang dari itu," jelas sumber.

Selain itu, Panwanslu Distrik juga mempertanyakan penyusunan laporan kegiatan yang hingga kini diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten.

"Untuk apa harus ada sekretaris dan bendahara jika administrasi Panwaslu baik berupa laporan keuangan harus dikerjakan oleh Bawaslu, bahkan itu dimintai uang laporan Per Panwaslu distrik Rp 1 juta (satu juta rupiah)," katanya.

"Mestinya laporan itu tanggung jawab Panwaslu, karena bimtek yang melibatkan Panwaslu itu dengan tujuan memberikan pemahaman tata cara penyusunan administrasi baik surat menyurat maupun penyusunan laporan," kata sumber dengan nada kesal.

Untuk itu, Panwaslu distrik meminta kepada Bawaslu agar memperjelaskan hal tersebut, karena hal ini membuat Panwaslu distrik selalu dipertanyakan.

"Kami minta kejelasan agar kami selaku Panwas distrik juga mengetahui dan tidak merasa bingung" pinta sejumlah Panwaslu.

Hingga berita ini dipublis, pihak Bawaslu Kabupaten Raja Ampat belum dimintai keterangan. (Ijal)

TerPopuler