Panwaslu Keluhkan Anggaran, Bawaslu Raja Ampat: OP Panwaslu Distrik Tidak Dipisahkan -->

Panwaslu Keluhkan Anggaran, Bawaslu Raja Ampat: OP Panwaslu Distrik Tidak Dipisahkan

Kamis, 26 Maret 2020, 20:14
Kantor Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. (foto Rijali)

Raja Ampat, Rakyatterkini - Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Markus Rumsoek, menuturkan anggaran operasional (OP) Panwaslu Distrik tidak dipisahkan, tetapi di dalamnya ada rencana kegiatan anggaran (RKA) yang terisi jumlah anggaran masing-masing.

"Itu di dalamnya sekaligus RKA, jadi anggaran itu akan dipisahkan sesuai RKA tersebut, karena dalam RKA itu anggaran OP dan gaji honor itu sudah dipisahkan," ucap Markus ketika ditemui di kantor Bawaslu, Kamis (26/3).

Terkait anggaran OP, ia menjelaskan, anggaran itu dikeluarkan sesuai dengan program kegiatan yang dilakukan Panwaslu.

"Semenjak Surat Edaran terkait virus corona itu kan semua kegiatan tidak berjalan. Maka tentunya anggaran tersebut harus dikurangi," katanya.

Selain itu, penyusunan RKA itu berdasarkan usulan Bawaslu Kabupaten ke Bawaslu Provinsi bukan dari Distrik.

"Kita ini belum Satker, jadi semua disusun oleh Bawaslu Provinsi berdasarkan usulan Bawaslu Kabupaten, jika sudah Satker maka RKA itu akan disusun oleh Bawaslu Kabupaten berdasarkan usulan Panwaslu distrik sesuai kebutuhannya," terang Markus.

Sementara itu, sebelumnya, sejumlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Distrik di Kabupaten Raja Ampat pertanyakan kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Raja Ampat terkait anggaran Operasional (OP).

Sejumlah Panwaslu menerangkan, biasanya anggaran OP dan gaji honor Panwaslu itu dipisahkan. Hal itu diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Di dalam NPHD itu mengatur tentang OP, gaji, honor serta sarana dan prasarana baik di tingkat kabupaten sampai tingkat distrik.

"Namun yang dilakukan Bawaslu, OP dan gaji honor itu digabungkan," terang sejumlah Panwaslu distrik yang enggan identitasnya dipublis, Rabu (25/3/2020) malam.

Lebih parahnya, kata mereka (Panwaslu-red), anggaran OP terkuras jauh, tidak seperti biasanya. Ini diduga karena Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) itu disusun sendiri oleh Bawaslu Kabupaten tanpa dimintai usulan kepada Panwaslu Distrik.

"Jika ada kebijakan Bawaslu semestinya dijelaskan, tentunya anggaran tersebut bervariasi sesuai dengan wilayah geografis masing-masing. Namun yang membuat kami bingung, kenapa anggaran OP turun sejauh ini. Anggaran yang kami cair bulan ini hanya Rp35 juta lebih, itu sekaligus gaji Panwaslu mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, staf hingga PPL, bahkan distrik lain kurang dari itu," sambung.

Selain itu, Panwanslu Distrik juga mempertanyakan penyusunan laporan kegiatan yang diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten.

"Untuk apa harus ada sekretaris dan bendahara jika administrasi Panwaslu baik berupa laporan harus dikerjakan oleh Bawaslu," kata mereka.

Sementara sumber lain menerangkan, jika berdasarkan NPHD terkait anggaran opersional dan gaji honor itu berikan terpisah, namun yang dilakukan Bawaslu Raja Ampat tidak sesuai NPHD.

Lanjutnya, untuk administrasi mestinya itu tanggung jawab Panwaslu, karena Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan Panwaslu itu dengan tujuan memberikan pemahaman tata cara penyusunan administrasi baik surat menyurat maupun penyusunan laporan.

"Untuk apa ada kegiatan bimtek, jika laporan itu disusun sendiri oleh Bawaslu Kabupaten," kesalnya.

Sambungnya, "Kami minta kejelasan agar kami selaku Panwaslu distrik juga mengetahui dan tidak merasa bingun" pinta sejumlah Panwaslu. (Ijal)

TerPopuler