Ranperda Perubahan RTRW Pessel Dibahas Kemendagri

Ranperda Perubahan RTRW Pessel Dibahas Kemendagri

Jumat, 07 Februari 2020, 08:28
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Erizon foto bersama di ruangan Ditjend Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. (foto ist)

Pesisir Selatan, Rakyatterkini - Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Erizon menyebutkan, secara subtansi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan RTRW dinilai Kemendagri sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, bahkan telah mengakomodir kepentingan umum.

"Ya, secara subtansi kata Kemendagri, Ranperda perubahan RTRW yang diajukan itu, sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta telah mengakomodir kepentingan umum," ujar Sekda usai menghadiri rapat konsultasi dalam rangka evaluasi Ranperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 di ruang Ditjend Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (6/2).

Selain Sekda Erizon, rapat saat itu turut dihadiri Kepala Bapedalitbang, Yozki Wandri, Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab, Andi Fitriadi Amdar, serta sejumlah Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pessel dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil rapat konsultasi tersebut, dalam waktu dekat bakal dikeluarkan nomor register oleh  Kemendagri untuk ditetapkan menjadi Perda Pessel," ucapnya lagi.

Menurutnya, Ranperda perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 mendesak dilakukan, dikarenakan untuk menjawab gerak perubahan dan tata ruang yang begitu cepat dan dinamis di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu.

RTRW Pessel sudah berumur hampir 8 tahun, sejak ditetapkan. Untuk mengakomodir berbagai kebutuhan daerah, maka perubahan urgent sangat perlu dilakukan," katanya.

Ia menjelaskan, perubahan RTRW sekaligus terhadap regulasi berupa perubahan Perda No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Bahkan, kata Sekda, Pemkab Pessel saat ini tengah serius melakukan berbagai upaya dan terobosan, hal itu agar pembangunan berjalan sesuai visi dan misi daerah demi mewujudkan kepentingan masyarakat secara luas.

Sebab, pembangunan yang tengah digencarkan tidak hanya fisik saja. Namun, ekonomi, SDM, gedung sekolah, sarana kesehatan dan publik, termasuk membangun mental masyarakat melalui bidang keagamaan juga kita gencarkan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera. (baron)

TerPopuler