Masalah BPJS, Pemkab Mentawai Hanya Tanggung 10.400 Peserta

Masalah BPJS, Pemkab Mentawai Hanya Tanggung 10.400 Peserta

Selasa, 21 Januari 2020, 17:13
Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Lamuddin Siregar. (foto jaibi)

Mentawai, Rakyatterkini - Naiknya iuran BPJS secara nasional dan adanya pengurangan subsidi BPJS sangat dirasakan setiap daerah. Di Kepulauan Mentawai, dari 36.570 orang menjadi 10.400 yang ditanggung Pemkab Kepulauan Mentawai tahun 2020.

Kepala Dinas Kesehatan Lamuddin Siregar, mengatakan, pengurangan dari angka tersebut menjadi masalah yang cukup serius di tengah masyarakat, yang mana BPJS saat ini sangat membantu saat hendak berobat ke rumah sakit.

Ketika masyarakat memiliki jaminan kesehatan mulai dari fasilitas tingkat pertama sampai ke fasilitas tingkat lanjut tinggal memakai kartunya. Ketika tidak punya kartu dikwatirkaan tidak akan bisa berobat, hal tersebut akan menjadi persolan baru.

Dari 36.570 data DSP3A Mentawai dilakukan pengurangan sebanyak 26.170, sesuai kekuatan anggaran kita dari Dinkes Mentawai hanya bisa mengusulkan anggarannya sebanyak 10.400 orang peserta BPJS, ucap Lamuddin.

"Jadi sekarang ini ditanggulangi oleh APBD, sekitar 10.400 jiwa, kita berharap ada kebijakan lain yang diambil oleh Pemkab Mentawai itu sendiri".

Disebutkan, sebanyak 26.170 sudah dinonaktifkan dari biaya melalui dana APBD, jadi angka pengurangan tersebut sangat besar, persoalannya karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa terakomodir semuanya.

Dikatakannya, kenaikan iuran BPJS memang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat, dimana sebelumnya masih bisa diakomodir oleh Pemkab Kepulauan Mentawai.

Sementara data sebanyak 26.170 peserta BPJS yang dinonaktifkan itu, pihaknya berharap bagaimana mendorongnya untuk bisa dibiayai melalui APBN dengan solusinya masuk dalam database Dinas Sosial diteruskan di Kementerian Sosial.

"Pada prinsipnya, Dinkes Mentawai berupaya mempertahankan jumlah peserta BPJS untuk bisa di akomodir melalui dana APBD, bahkan kami di kesehatan mengharapkan semua masyarakat dapat pelayanan kartu BPJS ini," kata Lahmuddin.

Dikatakan lagi, ketika keterbatasan anggaran yang ada, tentu ada kebijakan lain, namun dalam hal ini Dinkes Mentawai tetap berupaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk bisa dimasukan anggarannya melalui pintu lain atau melalui Kementerian Sosial.

"Mudah-mudahan bisa terakomodir, tapi kalau juga tidak tembus masyarakat yang miskin sulit juga untuk berobat, kasihan kita jadinya, namun yang kita kwatirkan nanti ujung-ujungnya Dinas, kesehatan lagi yang disalahkan," ucapnya. (jaibi)

TerPopuler