Gubernur Sumbar Ancam Berhentikan Oknum ASN Persulit Perizinan -->

Gubernur Sumbar Ancam Berhentikan Oknum ASN Persulit Perizinan

Selasa, 28 Januari 2020, 16:11
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima kunjungan Komite IV DPD RI, Selasa (28/2). (foto rakyatterkini/muhammad aidil)

Padang, Rakyatterkini - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno ancam akan berhentikan oknum ASN yang persulit proses perizinan dan terlibat pungutan liar (pungli).

Hal tersebut ditegaskannya ketika kunjungan kerja (kunker) Komite IV, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Auditorium Istana Gubenur Sumbar, Selasa (28/1).

"Saya tidak ada toleransi apabila ada PNS yang melakukan punggutan liar dan memperlambat pengurusan perizinan investasi di Sumbar, begitupun di kabupaten dan kota lainnya, karena kami sudah berkomitmen kemudahan investor luar maupun dalam negeri," katanya.

Dirinya mengimbau kepada para pengusaha ataupun investor segera melapor apabila merasa dipersulit petugas perizinan dalam pengurusannya investasi.

"Jangan hanya sebatas kata-kata saja. Lengkapi buktinya dengan jelas. Sebab, tindakan mereka itu sudah merugikan daerah. Daerah kita tanpa investasi tak akan maju," jelasnya.

Tindakan itu diambil dirinya tak lain demi kemajuan Sumbar ke depannya. Sikap tegas dari Gubernur Sumbar itu ditanggapi Alirman Sori, senator DPD RI asal Sumbar.

"Saya apresiasi dan respon positif untuk Gubenur Sumbar dengan bersikap tegas terhadap petugas perizinan memperlambat datangnya investor ke Ranah Minang," kata Alirman Sori.

Sementara itu, Komite IV DPD RI lainnya yang hadir diantaranya Elviana (Ketua Komite IV DPD RI- Senator asal Jambi), Casytha A. Kathmandu, SE (Wakil Ketua Komite - Senator asal Jawa Tengah), Muhammad Nuh (Senator asal Sumatera Utara), Lalu Suhaimi Ismy (Senator asal NTB), Sudirman (Senator asal Aceh), Haripinto Tanuwidjaja (Senator asal Kepulauan Riau), Ruben Uamang, (Senator asal Papua), Cherish Harriette (Senator asal Sulawesi Utara) Darmansyah Husein (Senator asal Kep Bangka Belitung), Abdul Hakim (Senator asal Lampung).

"Selama kunker Rancangan Undang-Undang (RUU) investasi dan penanaman modal daerah ini saya mendapatkan banyak masukan dari beberapa sumber. Mulai dari Hipmi, Apindo, Kadin dan instansi terkait di lingkungan pemprov Sumbar. Kunker serupa pun sedang berlangsung di Kalimantan Timur," paparnya.

Ditambahkannya, daerah tanpa investasi tak akan maju. Dibutuhkan penanam modal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, pentingnya sebaran investor di daerah, baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Peta investasi yang komprehensif di daerah memang harus dibuat sebagai bahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Peta sebaran ini sangat penting, harus merata. Jangan hanya pulau Jawa saja, karena kita membangun daerah-daerah bisa maju dan mandiri," katanya.

Dikatakannya, RUU ini penting sebagai regulasi untuk menarik investasi ke daerah. Namun sangat penting mengamankan aset, potensi daerah dan budaya di daerah. Di NTB misalnya, kepemilikan tanah, pulau-pulau adalah kebanyakan orang asing pakai nama orang setempat. Ini patut menjadi perhatian.

"RUU investasi dan penanaman modal daerah tidak hanya fokus Sumbar saja. Tapi seluruh Indonesia. Usai kunker ini kami akan melakukan rapat dengan menteri terkait," tuturnya. (mdl)

TerPopuler