NPHD Terlambat, Saatnya Pilkada Menjadi Tanggungan APBN

NPHD Terlambat, Saatnya Pilkada Menjadi Tanggungan APBN

Rabu, 13 November 2019, 08:13
Komite I DPD RI ketika berkunjung ke Sumatera Barat, Selasa (12/11). (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) – Kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2020 pada satu provinsi, 2 kota dan 11 kabupaten dan tata kelola pemerintahan, menjadi topik hangat dalam Kunjungan Komite I DPD RI ke Sumatera Barat, Selasa (12/11).

Masih ditemui dua kabupaten yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), padahal tahapan pilkada sudah dimulai. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2020 di 9 provinsi, 270 kabupaten 37 kota. Berbeda-beda persoalannya. Ada yang lancar saja, ada yang perlu negosiasi, perlu rasionalisasi. Sumbar termasuk yang terlambat sehingga perlu mediasi agar pemerintah daerah bisa menerima, KPU dan Bawaslu mau merasionalisasi sesuai standar harga-harga di daerah.

"Alhamdulillah telah selesai dengan anggaran sebesar Rp131 miliar," ujar Senator asal Sumbar H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.

Menurut Leonardy pada waktu rapat Komite I DPD RI dengan KPU RI dan Bawaslu RI, hanya dibahas tentang NPHD untuk pemilihan gubernur. Masih ada dua kabupaten yaitu Solok dan Solok Selatan yang belum kunjung dilakukan penandatanganan NPHD-nya.

Dia mengatakan untuk Kabupaten Solok, Bupati Gusmal yang dihubungi via telepon di sela rapat di ruang rapat Kantor Gubernur Sumbar, telah bersedia menaikkan dukungan anggaran daerahnya untuk pelaksanaan Pilkada. Bupati mau menaikkannya hingga Rp21 miliar. Bahkan ada catatan diberikan bupati bahwa anggaran itu bakal ditambah, jika masih dirasa kurang.

"Hal-hal seperti ini perlu pendekatan personal.  Saya dan anggota DPD RI mau memfasilitasi, melakukan mediasi agar Pilkada serentak di Sumbar bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses," ungkap Leonardy.

Pada kesempatan silaturahmi dengan Gubernur Sumbar bersama OPD terkait, KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar, Gakkumdu, dan ormas di Sumbar, Leonardy mengingatkan kesiapan KPU Sumbar untuk melakukan e-rekap seperti yang sudah diungkapkan KPU RI. Dia pun mengharapkan agar KPU Sumbar mau menggagas pelaksanaan e-voting seperti yang dilakukan dalam pemilihan Walinagari di Koto Gadang, Agam.

Hasilnya bisa dipantau secara realtime oleh siapa saja dan dari mana saja.
Leonardy juga menyebutkan dalam kunjungan Komite I DPD RI ke Sumbar ini dipimpin Wakil Ketua I Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi dan rombongan yaitu Dr. Filep Wamafma, H. Ahmad Nawardy, Instiawati Ayus, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Ir. H. Achmad Sukisman Azmi, H. M Syukur, Dr. Abdul Rachman Thaha, H. Abdurrahman Abubakar Bahmid,  Drs. H. A. Hudarni Rani dan Habib Ali Alwi.

Fachrul Razi, sebagai ketua rombongan menyebutkan kunjungan ke Sumatera Barat ini dimaksudkan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 serta pengawasan Sumbar serta dan tata kelola pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Setidaknya dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah yang telah berlalu. Pelaksanaan pilkada pada 270 kabupaten kota dan 37 kabupaten pada sembilan provinsi merupakan tugas berat. Makanya Komite I DPD RI ingin melakukan evaluasi sebenarnya bahkan revisi terhadap undang-undang Pilkada.

Asisten Administrasi Sekdaprov Sumbar Drs. Nasir Ahmad, mengakui Sumbar memang terlambat. Pada tahun 2020, Sumbar banyak iven nasional yang diselenggarakan. “Alhamdulillah NPHD sudah kita selesaikan meski terlambat. Terkait dua daerah yang belum kunjung dilakukan penandatanganan NPHD-nya, tentu akan kita akan komunikasikan karena akan jadi beban bagi provinsi. Diharapkan ini terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, ini satu hal yang sangat berarti bagi pemerintah provinsi, apalagi kedatangan Anggota DPD RI berkaitan dengan inventarisasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan UU tentang Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 nanti. “Semoga kunjungan ini berdampak positif bagi daerah kita Sumatera Barat,” ujarnya. (*)

TerPopuler