Kelangkaan BBM di Pasbar, Diduga BBM Bersubsidi Disalurkan Tidak Tepat Sasaran

Kelangkaan BBM di Pasbar, Diduga BBM Bersubsidi Disalurkan Tidak Tepat Sasaran

Rabu, 13 November 2019, 17:37
Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni. (foto ist)

Rakyaterkini (Pasbar) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat, Parizal Hafni menilai langkah yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengurangi pasokan BBM Solar bersubsidi masuk akal.

"Selama ini terindikasi BBM solar bersubsidi ini tidak tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat sipenerima subsidi," katanya kepada wartawan, Rabu, (13/11) di Simpang Empat.

Menurut Parizal, terkait langkah pengurangan pasokan kuota BBM Solar ke SPBU dari 16.000 liter ke 8.000 liter tentu harus memiliki data laporan yang beralasan. Misal salah satu SPBU di Pasbar dinilai dari jumlah masyarakat sipenerima subsidi yang membutuhkan.

Namun kenyataannya selama ini, sebut dia, terindikasi BBM bersubsidi tersebut, disalurkan kepihak yang tidak berhak seperti disalurkan ke perusahaan dan pengusaha oleh SPBU. Tentu sipenerima subsidi yang dikhususkan negara tidak kebagian.

Masalah BBM di Sumatera Barat ini merupakan kewenangan dari pemerintahan provinsi. "Daerah tidak punya kewenangan, namun kemaren ini kata Wakil Gubernur Sumbar pemerintah Propinsi akan panggil pihak pertamina.

"Itu laporan pertamina yang saya dapat dan akan dilihat dulu laporan pertamina oleh Gubernur Sumatera Barat," ungkap politikus Partai Gerindra itu.

Tindakan Pemda dan DPRD Pasaman Barat hanya melaporkan keadaan yang antre dan macet disetiap SPBU yang ada. "Kami hanya melaporkan dan eksekusi nya tetap berada di provinsi, kita tidak bisa karena hanya bisa menerima berapa jumlah minyak datang," terangnya.

Ia menuturkan, pembuat kebijakan dan pemutus ke depan terletak pada Gubernur. Sedangkan kuota yang dikurangi ini baru sepihak, sementara aturan dari pemerintah hingga saat ini belum ada, pemerintah sendiri pun keberatan," tuturnya.

Disisi lain sesal Parizal, selama ini pengawasan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, masyarakat harus mengawasi setiap kendaraan perusahaan yang diisi. "Ini tidak boleh, perusahaan, pemerintah dan pengusaha tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, jika ditemukan laporkan dan tangkap.

"Saya harap masyarakat jangan takut, laporkan ke DPRD dan lampirkan bukti-bukti yang ditemukan. Rekan-rekan di DPRD Pasbar komis 4 akan permasalahkan SPBU yang di luar ketentuan, jika terbukti yang mengambil minyak ini bukan masyarakat sipenerima subsidi.

Di samping itu ia menegaskan, kendaraan milik pemerintah (plat merah) tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. "Intinya pemerintah tidak boleh disubsidi, jika ditemukan tangkap dan viralkan saja," pinta Parizal Hafni.

Defenisi penerima subsidi ini adalah masyarakat yang kurang mampu, kalau mampu tidak perlu disubsidi. Apa pun itu yang terkait dengan subsidi, baik Solar, Bensin, Gas dan Pupuk, tidak boleh disalahgunakan. "Jika ditemukan laporkan kepada kami, kita akan pidanakan," tutupnya. (js)

TerPopuler