Industri Politik Menjamur, Bukti Peserta Pemilu Butuh 'Donatur'

Industri Politik Menjamur, Bukti Peserta Pemilu Butuh 'Donatur'

Selasa, 05 November 2019, 19:28
Pengamat politik Unand, Doni Hendrik. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 sudah di depan mata. Para kontestan dan pendukung berupaya tetap eksis melalui berbagai cara agar dikenal dan dapat dipilih pada hari pemilihan nantinya.

Namun, popularitas saja dinilai tidak cukup untuk menggaet suara calon pemilih. Butuh modal besar dan ada harga yang harus dibayar dalam setiap perjuangan.

Itu dikatakan pengamat politik dari Unand, Doni Hendrik. Disebutnya, sebuah kebanggaan tersendiri seseorang ketika seseorang menjadi pemimpin daerah.

Untuk menduduki dan mengejar posisi itu, peserta pemilihan umum (pemilu) harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah.

"Untuk biaya operasional pemilu yang begitu besar, biasanya calon pemimpin daerah yang maju di pilkada memanfaatkan modal pribadi, ditambah suntikan dana tambahan dari partai turut menyokong seorang calon untuk maju di pilkada," katanya.

Tetapi, yang sangat menunjang seseorang maju dalam pemilihan daerah sambungnya adalah suntikan dana dari para promotor atau pemodal. Sumber dana yang terakhir ini paling banyak dijadikan modal utama oleh kontestan pemilu di Indonesia.

"Pemimpin daerah yang terpilih harus bisa mengupayakan mengembalikan modal dan tentu memberikan 'sedikit' keuntungan kepada pemilik modal," ucapnya.

Lanjutnya, demi mengakali bagaimana mengembalikan modal para pemodal selama pemilu berlangsung, biasanya para kepala daerah memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah untuk 'mengambil alih' proyek-proyek yang sedang berlangsung.

Eksploitasi kepala daerah di Indonesia dalam bentuk industri politik akan terus berlangsung ketika budaya perpolitikan masyarakat Indonesia masih tetap tidak rasional dalam memilih pimpinan kepala daerah.

"Jika masyarakat masih berpikir secara tidak rasional dalam memilih pemimpin, maka eksploitasi terhadap pemimpin daerah selama menjabat akan terus berlangsung, dan pemimpin daerah cendrung akan melakukan tindakan koruptif," pungkasnya. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler