Olahraga Sumbar Dalam Jebakan 'Egoisme' Salah Kaprah

Olahraga Sumbar Dalam Jebakan 'Egoisme' Salah Kaprah

Jumat, 18 Oktober 2019, 15:26

Oleh: Rizal Rajo Alam

RAKYATTERKINI - Di tengah konsentrasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar dalam persiapan menuju Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) 2019 di Provinsi Bengkulu, tiba-tiba bertiup 'angin panas'.

Sasarannya adalah oknum pengurus dan Lembaga yang bernama KONI Provinsi Sumatera Barat. Arah datangnya angin 'liar' tersebut gampang dideteksi, termasuk oknum yang berlindung dibaliknya. Semuanya tak lain sekadar menepuk dada dan menyatakan kalau merekalah yang lebih berkuasa.

Gelombang panas itu kian merebak di berbagai media sosial. Kebanyakan melempar batu sembunyi tangan. Menuntut orang lain untuk bertanggung-jawab, sementara dia sendiri menyuruk dari tanggung-jawab.

Sebagai insan olahraga di daerah ini, memang gampang terusik dengan hal-hal yang tak penting dan lalu dianggap sangat penting. Hal-hal yang bukan urusannya justru lebih mementingkan mengurusnya dibanding urusannya sendiri.

"Kacak langan bak langan, kacak paho dek paho". Merasa paling benar dan paling dibutuhkan, padahal dia salah dan belum dibutuhkan. Merasa lebih punya hak dan menentukan, sebenarnya dia belum punya hak dan tak bakal bisa menentukan.

Fenomena apa yang sebenarnya terjadi kini tengah melanda olahraga Sumbar. Jika kembali ke rekam jejak sebelumnya, masalah ini berawal dari campur tangan Pemerintah Provinsi Sumbar (Dispora) dalam hal pendaftaran dan pendataan atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Perprov) di Kabupaten Padang Pariaman tahun lalu.

Tiba-tiba pengurus cabang olahraga dan KONI Kabupaten/Kota diharuskan mendaftarkan atlet mereka melalui sebuah website yang dikelola oleh Dispora Sumbar. Tak hanya sekadar tempat mendaftar, tetapi institusi ini juga sekaligus memposisikan diri sebagai verifikator yang meng-absahkan boleh tidaknya si atlet ikut bertanding di Perprov.

Kalau kita berpedoman kepada Undang-Undang Olahraga nomor 3 tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 dan 17 tahun 2007, semua jelas, siapa bertanggung-jawab apa. Dan khusus soal penyelenggaraan Perprov, yang dalam undang-undang tersebut masih disebut Porda, tertera jelas dan nyata, siapa yang bertanggung-jawab dan berhak atas terlaksananya multi iven dua tahunan itu.

Tetapi kenapa semuanya menjadi sedikit berantakan dan lari dari rel undang-undang. Siapa yang salah dalam menyikapi undang-undang dan PP yang mengatur semua tetek-bengek dalam pelaksanaan kegiatan olahraga mulai dari tingkat nasional (PON) sampai kepada Porkot/Porkab diatur agar tak terjadi tumpang-tindih dan kepentingan yang tak jelas.

Bahkan campur tangan kepentingan politik praktispun diatur dalam undang-undang dan turunannya tersebut. Sehingga salah satu poin menegaskan kalau pengurus KONI tak boleh dipegang oleh pejabat publik.

Lalu dalam PP lebih dipertegaskan lagi kalau aparat sipil negara tak diperkenankan menjadi pengurus. Masalah Porprov yang sejak dua tahun terakhir menjadi sedikit 'bergelombang' terutama masalah Sidrgaon dan campur tangan Dispora Sumbar, memang tak berdiri sendiri dan tidak atas kemauan pribadi-pribadi oknum yang berkuasa.

Namun akhir-akhir ini justru menjadi sengketa personal dan membawa-bawa nama Instansi.
 Lalu, salahkah si Sidragon dalam hal ini. Terlepas dari ini ide dan masukan dari siapa, yang pasti sistem pendaftaran dan verifikasi atlet Porprov ini punya kekuatan hukum lewat surat keputusan Gubernur Sumbar nomor 426/IV/434/Dispora-IV/2019, tentang sistem pendataan keolahragaan Sumbar.

Lalu, apakah SK Gubernur itu juga termasuk dalam pelaksanaan Porprov. Kalau iya, mungkin ini yang perlu ditinjau ulang. Bukan salah gubernurnya yang menerbitkan SK ini, tetapi mungkin ini sebagai koreksian buat Dispora (mungkin) yang memberikan masukan dan meyakinkan gubernur tentang semua ini.

Kenapa? Porprov sudah punya aturan sendiri yang tidak dibuat-buat oleh oknum siapapun. Tetapi tertuang jelas dan nyata dalam undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3 tahun 2005. Sama halnya dengan multi iven olahraga amatir mulai dari tingkat dunia, Olimpiade, PON di tingkat nasional lalu Porprov di tingkat provinsi.

Segala aturan baik yang bersifat umum maupun khusus menjadi tanggung-jawab KONI. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 bahwa Porprov menjadi tanggung-jawab Pemerintah Porvinsi untuk dan Porkot/Porkab menjadi tanggung-jawab Walikota dan Bupati, yang pelaksanaan/penyelenggaraanya ditugaskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi dan KONI Kota dan Kabupaten.

Begitu juga untuk PON. Tanggung-jawabnya ada di tangan Pemerintah Indonesia, tetapi pelaksanaannya ditugaskan kepada KONI Pusat. Dan Undang-undang SKN tak mengatur dan menyebut sama sekali kalau sistem pendataan dan verifikasi atlet diserahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga/Dispora.

Jelas. Jadi, selama Undang-undang SKN belum direvisi, selama itu pula sistem yang sudah berjalan selama ini tak bisa dimasuki dan dicampuri oleh pihak manapun, selain sebagai jalur koordinasi dan kebersamaan dalam hal pembinaan olahraga Indonesia.

Kemudian, perlukan Gubernur mencabut SK nomor 426 tahun 2019 yang kini menjadi salah satu 'senjata' bagi Dispora untuk merasa ikut dan berperan aktif dalam setiap pelaksanaan Porprov.
Kalau semuanya mau dan bisa berjalan sesuai tugas dan tanggung-jawab masing-masing, memang perlu ditinjau ulang.

Dan tidak haram kalau sebuah surat keputusan ditinjau kembali, karena dalam alinea terakhir setiap surat keputusan selalu dibunyikan; “bila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan, dapat ditinjau kembali”.

Nah. Kalaupun ada niat dan rencana positif dari seorang gubernur, misalnya, untuk melibatkan semua potensi olahraga dalam hal pembinaan, penyelenggaraan setiap iven maupun multi iven, juga bukan persoalan rumit dan haram. Asal semuanya saling memahami yang menjadi tugas dan tanggung-jawab masing-masing.

Yang tak boleh diacak-acak itu adalah undang-undang yang memang sampai kini belum 'diacak' oleh pemerintah pusat. Dan, kita yakin semua pelaku olahraga, baik pengurus olahraga Provinsi, pengurus KONI Kabupaten dan Kota dan segenap insan olahraga lainnya sangat memahami hal ini.

Tetapi kadang kepentingan yang bukan terkait organisasi dan Institusi kerap dicampur aduk, sehingga mengaburkan substansi yang sebenarnya. Kalau memang punya niat untuk mengurus olahraga, mari kita jujur dengan diri sendiri dan ikhlas dalam mengabdi.

Singkirkan hal-hal yang bersifat pribadi, mari kita bangun kebersamaan yang hakiki. Dan jangan terjebak dalam egoisme yang salah kaprah. Salam Olahraga. (**)

TerPopuler