Warga Kalbar Gugat Negara dan Pembakar Hutan

Warga Kalbar Gugat Negara dan Pembakar Hutan

Sabtu, 21 September 2019, 13:14
Warga Kalbar memberikan kuasa pada LBH UMP untuk menggugat pelaku pembakar hutan. (foto ist)

Rakyatterkini (Pontianak) - Sekitar 500 warga Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan gugatan perdata kepada negara dan pembakar lahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Diwakili oleh 12 orang, pada Jumat (20/9) ratusan penggugat tersebut telah memberikan Surat Kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

12 orang tersebut diantaranya Beni Sulastiyo, Sy Usmulyani Alqadrie, Pradono, Kastina Titen, Deman Huri, Hendra Rudiansyah, Juandi, Musthofa, Jumadi Asnawi, Suryansah, Vandille Al Rasyid, Fadhil Mahdi, dan Hatta Budi Kurniawan.

"Upaya gugatan tersebut akan dilakukan dalam dua bentuk yaitu class action untuk menggugat pembakar lahan, serta citizen lawsuit untuk menggugat negara karena telah gagal melindungi masyarakat Kalbar dari ulah korporasi pembakar lahan," kata salah satu perwakilan penggugat, Beni Sulastiyo, Sabtu (21/9).

Beni menjelaskan pihaknya membentuk tim kecil untuk membantu LBH UMP mempersiapkan materi gugatan.

"Mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan, bahan-bahan materi gugatan yang akan kami ajukan sudah bisa kami serahkan ke LBH UMP, agar bisa  disusun sebagai kelengkapan pendafataran gugatan ke pengadilan," ucapnya.

Surat kuasa gugatan yang disampaikan kepada LBH UMP itu diterima langsung oleh Direktur LBH UMP, Denie Amiruddin.

Denie Amiruddin mengatakan penyerahan surat kuasa dari para penggugat ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara sekelompok warga Kalbar yang resah dengan persoalan pembakaran lahan di LBH UMP pada hari Rabu yang lalu (18/9).

Kedatangan mereka saat itu terang Denie bertujuan untuk berkonsultasi tentang rencana mereka untuk menggugat para pihak yang disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menanyakan kesediaan LBH UMP untuk mewakili mereka dalam melakukan gugatan hukum.

"Nah, ternyata hari ini mereka datang kembali untuk menyerahkan surat kuasa dengan membawaserta daftar 500an  penggugat yang berasal dari seluruh Kalimantan Barat," ujarnya.

Menurutnya, rencana gugatan yang akan dilakukan masyarakat ini adalah sebuah kemajuan besar dalam peradaban hukum di Kalimantan Barat. Persoalan karhutla dan pencemaran udara karena asap ini telah terjadi belasan tahun lamanya di Kalbar, namun hingga saat ini belum ada satupun masyarakat Kalbar yang melakukan gugatan.

"Padahal dalam undang-undang kita, masyarakat memiliki hak untuk melakukan gugatan kepada siapapun jika merasa dirugikan, termasuk mengajukan gugatan kepada negara," imbuhnya. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler