Unjuk Rasa, Bentuk Mosi Tidak Percaya ke Pemerintah dan Parlemen

Unjuk Rasa, Bentuk Mosi Tidak Percaya ke Pemerintah dan Parlemen

Rabu, 25 September 2019, 19:56
Unjuk rasa elemen mahasiswa di Padang. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Unjuk rasa (unras) yang terjadi selama dua minggu belakangan ini disebut-sebut sebagai bentuk mosi tidak percaya ke pemerintah dan parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satu yang getol melaksanakan aksi demonstrasi adalah sekelompok mahasiswa Universitas Andalas (Unand). Salah seorang Dosen Fakultas Hukum Unand, Feri Amsari, yang ikut dalam aksi menambahkan, Aksi Konsolidasi Unand Bergerak merupakan bentuk mosi tak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI.

Dia menilai, Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Pemerintah bersama DPR RI, merupakan cara-cara legislasi yang koruptif, melanggar undang-undang dan bermasalah.

"Seolah-olah presiden dan DPR menyatakan penguatan terhadap KPK. Tapi faktanya, melemahkan KPK. Lalu, paket undang-undang yang menyertainya, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU PSDN, yang menurut kami ujung-ujungnya memudahkan para petani dan masyarakat untuk dipidana dan dikriminalisasi oleh negara," ungkapnya, Rabu (25/9).

Dia menambahkan, tujuan dari pemerintah dan DPR dalam upaya legislasi yang koruptif itu, bukan untuk menyesejahterakan rakyat melainkan untuk menguntungkan para investor dan kalangan terbatas.

"Aksi di DPRD Sumbar merupakan rangkaian sejumlah aksi yang sudah dilaksanakan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi. Penolakan revisi UU KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah.

"Enggak ada (penerbitan perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip kompas.com.

Sementara untuk aspirasi mahasiswa terkait sejumlah RUU lain yang belum disahkan, Jokowi menindaklanjutinya dengan meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan tak dilakukan oleh DPR periode ini yang masa jabatannya hanya sampai 30 September.

"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR (periode) berikutnya," kata dia.

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah," ucapnya singkat. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler