Tolak Penertiban Lahan, Forum Pedagang Pasar A Lubuk Alung Minta Penundaan ke KAI

Tolak Penertiban Lahan, Forum Pedagang Pasar A Lubuk Alung Minta Penundaan ke KAI

Rabu, 18 September 2019, 11:41
Forum Pedagang Pasar A Lubuk Alung meminta PT KAI Regional II Sumbar untuk menunda penertiban lahan. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Pedagang Pasar A Lubuk Alung meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat untuk menunda penertiban lahan yang mereka tempati.

Total ada sekitar 50 korban terdampak penertiban tersebut. "Kami menolak, karena ini menyangkut perekonomian dan kelangsungan hidup para pedagang," kata Koordinator Aksi, Rodi Indra Syahputra di bilangan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Rabu (18/9).

Tak tanggung-tanggung, kelompok masyarakat tersebut meminta penundaan hingga lima tahun ke depan.

"Kami juga meminta PT KAI untuk meninjau kembali biaya pembongkaran dan ongkos angkut atau kerohanian yang telah ditetapkan sebesar Rp150 ribu per meter, karena kami nilai tak sesuai dengan hak para pedagang," tuturnya.

Sementara itu, pandangan berbeda diberikan oleh Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Divre II Sumatera Barat, M Reza Fahlepi.

Penertiban lahan seluas 1.686 meter persegi yang dilakukan oleh pihaknya telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di PT KAI.

"Kami telah melakukan berbagai upaya dalam penertiban lahan di wilayah stasiun Lubuk Alung sekitar bulan Januari 2019 lalu," kata Reza.

Hasil sosialisasi dengan pemilik bangunan, sebut Reza mengeluarkan kebijakan baru dimana para pemilik lahan diberikan tenggang waktu pengosongan bangunan hingga Juni 2019, atau pasca Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

"Bahkan kami berikan lagi tenggang waktu  hingga akhir Agustus 2019. Karena tak juga diindahkan, kami pun sudah mengeluarkan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3 yang sudah diserahkan kepada pemilik bangunan  dan masing-masing surat peringatan diberi waktu lima hari kalender untuk melakukan pengosongan. Kami telah bekerja sesuai aturan berlaku," pungkas Reza. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler