Tolak Pimpinan DPRD se-Sumbar, FPPG Berencana Unjuk Rasa Tiga Hari

Tolak Pimpinan DPRD se-Sumbar, FPPG Berencana Unjuk Rasa Tiga Hari

Minggu, 15 September 2019, 16:43
Ilustrasi unjuk rasa. (net)

Rakyatterkini (Padang) - Kecewa lantaran pemilihan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sumatera Barat (Sumbar), kelompok yang mengatasnamakan diri Front Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (FPPG) berencana menggelar aksi unjuk rasa (unras) selama tiga hari berturut-turut, Senin hingga Rabu (16-18/19).

Penanggung jawab aksi Andri Wijaya membenarkan kegiatan yang merupakan bentuk protes kepada pucuk pimpinan besutan Prabowo Subianto tersebut. "Benar, rencananya kita gelar tiga hari, Insya Allah," ucapnya.

Namun, Andri tak berkomentar lebih lanjut terkait dimana, jumlah massa dan poin tuntutan yang mereka lakukan.

"Senin sore (16/9) saya jabarkan bagaimana konkretnya, yang jelas titik kumpul (tikum) di depan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang," tuturnya.

Andri menjelaskan, FPPG bukanlah organisasi sayap partai, bukan pula organisasi independen.

"FPPG merupakan wadah bagi para kader-kader Gerindra yang menuntut transparansi, kebenaran dan keadilan. Murni ini adalah aksi dan gerakan dari kader-kader Gerindra di Sumbar yang menginginkan kebenaran dan keadilan itu ditegakkan secara benar sesuai dengan prosedur berorganisasi kepartaian, sesuai dengan pernyataan ketua umum, yang mana di dalamnya terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Sumbar," ungkapnya.

Namun ia menolak menjelaskan terkait kader yang dimaksud apakah termasuk anggota DPRD se-Sumbar dari Partai Gerindra. "Kami tidak membahas anggota dewan dari Partai Gerindra siapapun itu," ujarnya.

Dalam surat edaran nomor : Istimewa/Unras/FPG-Sumbar/IX/2019 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa, dikabarkan estimasi massa yang turun ke jalan berjumlah seribu orang. Sejumlah tema aksi yang menjadi poin tuntutan diantaranya, menolak surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pimpinan DPRD Gerindra dari tingkat provinsi hingga Kabupaten dan Kota yang tidak sesuai dengan mekanisme dan kepatutan selayaknya organisasi yang benar.

Selanjutnya, menuntut Prabowo Subianto selaku ketua umum membersihkan mafia jabatan di DPP Partai Gerindra, dan meminta pertanggung jawaban Ketua DPRD se-Sumbar.

Terpisah, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polresta Padang, Komisaris Polisi (Kompol) Jon Hendri menyebut surat FPPG sudah masuk sejak hari Jumat (15/9). "Sudah, mereka sudah layangkan surat permohonan izin," ujar Jon Hendri. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler