Rudapaksa Istri Dipidana, Sejumlah Pasal RKUHP Dinilai 'Nyeleneh'

Rudapaksa Istri Dipidana, Sejumlah Pasal RKUHP Dinilai 'Nyeleneh'

Senin, 23 September 2019, 16:49
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat berunjuk rasa di gedung DPRD Sumbar. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Penolakan terhadap rencana pemerintah melakukan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dilakukan jelang ketok palu oleh DPR RI.

Sejumlah pasal di RKUHP dinilai nyeleneh dan tak masuk akal, seperti melakukan rudapaksa terhadap istri sendiri juga bisa dipidana.

Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (A-BEM) Sumatera Barat (Sumbar), Randi mengatakan permasalahan utama dari RKUHP adalah tidak cocoknya sejumlah pasal yang tertulis dengan implementasinya di kehidupan sehari-hari.

"Ada 10 ragam pasal di RKUHP yang tidak pas rasanya, seperti merudapaksa (memperkosa) istri sendiri dipidana, mengkritisi hakim dan presiden juga ikut dipidana. Ini yang sebenarnya tidak pantas," papar Randi, Senin (23/9).

Randi berharap, tuntutan para mahasiswa didengar oleh pemerintah daerah dan disampaikan langsung ke pemerintah pusat. "Kami ingin yang di daerah ini menyuarakan ke pusat nantinya," harapnya.

Ada tiga tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa kepada pemerintah. Para demonstran menginginkan pemerintah pusat perlu mengkaji ulang pasal-pasal yang telah ditetapkan, seperti RKUHP dan Revisi Undang-undang (RUU) KPK.

Tiga tuntutan Aliansi BEM Sumbar itu adalah menuntut DPR untuk menolak dan mengkaji ulang pasal karet dari RKUHP yang bisa mematikan nilai demokrasi.

Kedua, menolak dan mengkaji ulang revisi undang-undang pertanahan yang belum menjawab persoalan agraria.

Ketiga, para mahasiswa menginginkan DPR menolak dan mengkaji ulang revisi undang-undang yang akan melemahkan KPK.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo curhat ke Presiden Joko Widodo soal kerja keras anggota DPR dan perwakilan pemerintah dalam menyusun RKUHP.

Hal itu terjadi saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari laman kompas.com

"Pak Presiden, dapat kami sampaikan bahwa tidak terhitung jumlah rapat dan waktu yang dialokasikan antara tim ahli Komisi III dan pemerintah untuk membahas RUU KUHP," kata pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka pertemuan.

Bahkan ada juga gara-gara rapat yang enggak pernah pulang-pulang, ribut dengan istri di rumah, tuturnya.

Menurut dia rapat yang jumlahnya tak terhitung itu disebabkan karena tim dari DPR dan pemerintah memperdebatkan setiap pasal demi pasal di RKUHP.

Tujuannya, agar setiap pasal seimbang antara kepentingan negara dan kepentingan hukum dan masyarakat.

Bamsoet menyadari pro dan kontra di masyarakat melalui media selalu mengiringi karena adanya perbedaan kepentingan dan pemahaman. Namun, DPR dan pemerintah menampung semua masukan untuk memmperkaya pembahasan.

"Tak sedikit jumlah kritikan dari masyarakat dan ormas yang kemudian dibahas dan diakomodasi. Maka kami pun mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat," kata politisi Partai Golkar ini.

Akan tetapi, Bambang mengakui sebagai naskah UU yang fundamental dan kompleks, RUU KUHP mungkin juga masih mengandung berbagai kelemahan. Menurut dia, hal itu sangat mungkin terjadi. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil


TerPopuler