Polisi Periksa Warga Palu Dalam Kasus Alkes RSUD dr Rasidin

Polisi Periksa Warga Palu Dalam Kasus Alkes RSUD dr Rasidin

Minggu, 15 September 2019, 16:32
Ilustrasi kasus korupsi. (net)

Rakyatterkini (Padang) - Tak hanya mengamankan IH, anggota DPRD Bandung dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang, polisi juga telah memeriksa satu tersangka lainnya berinisial SP (56).

Warga jalan Imam Bonjol nomor 42/A, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Sulawesi Tengah tersebut ikut diperiksa pada Sabtu (14/9) atau selang satu hari pasca penahanan IH.

"Namun yang bersangkutan belum ditahan, kami baru lakukan penahanan terhadap dua pelaku," ujar Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edriyan Wiguna, Minggu (15/9).

Dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut, polisi telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka yaitu AS dan IH (59).

Edryan mengatakan IH ditetapkan menjadi tersangka bersama empat orang lainnya, setelah sebelumnya mantan Direktur RSUD berinisial AS yang telah diproses dan ditahan juga dengan status tersangka.

"Ini merupakan rangkaian dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada sejumlah ruangan di RSUD dr Rasidin Padang beberapa waktu lalu," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Dirut RSUD dr Rasidin Padang, AS resmi ditahan pihak kepolisian.

Penahanan tersebut setelah sebelumnya polisi melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan alat kesehatan (alkes) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar.

"Total tersangka ini ada lima orang, namun yang baru selesai pemeriksaan baru satu orang.

AS berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara empat orang lainnya merupakan penyedia atau pihak ketiga, kata Kapolresta Padang, Kombes Yulmar Try Himawan.

 Penggeledahan yang dilakukan polisi berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Dimana pada waktu itu RSUD Dr Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana bantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013 dan juga telah diaudit secara internal oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen atau berkas pembanding. (*)


TerPopuler