Makna Rudapaksa di RKUHP Dinilai Rancu dan Membingungkan

Makna Rudapaksa di RKUHP Dinilai Rancu dan Membingungkan

Senin, 23 September 2019, 17:21
Aksi demo mahasiswa sekaitan RKUHP. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dipermasalahkan ternyata bukan tanpa sebab, salah satu yang menjadi persoalan adalah persepsi atau pemahaman tentang rudapaksa (pemerkosaan).

RKUHP meluaskan definisi perkosaan. Salah satunya pelaku dan korban bisa saja adalah suami atas istrinya (marital rape).

Dalam KUHP saat ini, rudapaksa dianggap terjadi apabila pelaku dan korban tidak terikat perkawinan.

Pasal 285 menyatakan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan rudapaksa dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Saat ini, pengertian rudapaksa dalam RKUHP mengalami pergeseran, yaitu bisa saja dilakukan oleh suami ke istrinya atau perkosaan dalam rumah tangga.

"Dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun," demikian ancaman ke pemerkosa dalam RUU KUHP.

Definisi serupa juga tertuang saat ini dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun dalam UU PKDRT, tidak menggunakan istilah pemerkosaan, tetapi kekerasan seksual.

Pasal 8 huruf a UU PKDRT berbunyi, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Adapun Pasal 46 UU PKDRT berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta.

Data yang berhasil dihimpun, sudah terjadi dua kasus yang dikenakan pasal tersebut. Pertama, Tohari, warga Denpasar, Bali yang melakukan rudapaksa pada istrinya yang sedang sakit-sakitan pada 2015 silam.

Beberapa pekan setelah itu, Siti meninggal dunia. Atas hal itu, PN Denpasar menjatuhkan hukuman lima bulan penjara kepada Tohari.

Kasus kedua yaitu Hari Ade Purwanto memaksa istrinya berhubungan badan di sebuah hutan di Pasuruan, Jawa Timur pada 2011. Hari beralasan sudah kewajiban istri melayani suami, sesuai agama yang ia yakini.

Namun pembelaan diri Hari ditolak dan akhirnya dihukum 16 bulan penjara. Putusan itu bergeming hingga tingkat kasasi dengan ketua majelis hakim Prof Komariah E Sapardjaja serta hakim anggota Suhadi dan Salman Luthan. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler