Kaum Sikumbang Lolong Belanti Padang Tolak Pembangunan Perumahan

Kaum Sikumbang Lolong Belanti Padang Tolak Pembangunan Perumahan

Sabtu, 21 September 2019, 22:01
Kaum Suku Sikumbang Lolong Belanti, Padang Utara memprotes dan menolak pembangunan perumahan di tanah kaumnya, Sabtu (21/9). (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Kaum Suku Sikumbang Lolong Belanti, Padang Utara menolak pembangunan perumahan yang akan dibangun PT Mega Asri, sebab tanah yang digeledor pihak pengembang itu milik kaumnya sejak ratusan tahun. Dalam protes itu, Kaum Suku Sikumbang Sabtu (21/9) meminta pihak pengembang menghentikan aktivitasnya di tanah tersebut, sebelum ada keputusan tetap pengadilan.

Aksi kaum Suku Sikumbang itu dihadiri Sekjen Sahabat Jokowi Centre, Evie Maisara, sebagai pendamping, mamak kepala waris, Syamsuir Dt. Palindih serta anak kemenakan kaum Sikumbang. Mereka melakukan protes di lokasi, yakni Kampuang Sikumbang, Lolong Belanti, Padang Utara.

Sekjen Sahabat Jokowi, Evie Maisara menghimbau pihak pengembang untuk tidak bertindak melawan hukum, karena masalah ini merupakan perdata, silakan dibawa ke pengadilan. Sebelum ada keputusan tetap pengadilan, pihak pengembang belum bisa mengolah tanah kaum tersebut, apalagi akan membangun perumahan.

Begitu juga pada aparat pemerintah setempat, yakni Camat Padang Utara mestinya berpihak dan mendukung rakyat. "Saya mengimbau semua pihak jangan bertindak melawan hukum, belalah rakyat kecil, "ujar dia.

Sementara itu, Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang, Syamsuir mengatakan tanah seluas 13.985 meter persegi telah dikuasai kaum suku Sikumbang sejak ratusan tahun lalu. Namun, pada Juli 2019 masuk orang lain menguasai tanah tersebut dengan mendatarkan dan membongkar bangunan mushalla yang ada di lahan tersebut.

Dikatakan, untuk mempertahankan tanah tersebut telah disampaikan somasi sebanyak dua kali dan dibuat plank 'dilarang masuk ke tanah milik adat luas 13.985 M2, tanah ini di bawah penguasaan Syamsuir, mamak kepala waris'. Namun tidak diindahkan dan plank yang dibuat dicabut. "Ini penyerobotan namanya dan mulai Jumat (20/9) aksinya telah kami hentikan," ujar Syamsuir.

Dia juga meminta pihak pengembang, apabila merasa berhak atas tanah tersebut, pihaknya mempersilakan untuk membuktikan di pengadilan. "Silakan buktikan di pengadilan, jika merasa punya hak, "ujar mamak kepala waris itu. (gp)

TerPopuler