FPPG Sebut Mafia Jabatan di Tubuh Gerindra Sudah Banyak dan Sering Terjadi

FPPG Sebut Mafia Jabatan di Tubuh Gerindra Sudah Banyak dan Sering Terjadi

Senin, 16 September 2019, 13:40
Penanggungjawab Front Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (FPPG), Andri Wijaya. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang)
- Penanggungjawab Front Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (FPPG), Andri Wijaya mengatakan mafia jabatan di tubuh partai tersebut sudah banyak dan lama terjadi.

 "Namun saya tak menyebut siapa orangnya dan tak bisa dibuktikan secara kasat mata, yang jelas ada dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP)," katanya di sela-sela aksi unjuk rasa, Senin (16/9).

Andri menuding, proses pemilihan pimpinan dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sumatera Barat (Sumbar) tak lepas dari campur tangan mafia yang ia maksud.

 "Kemarin posisi untuk pimpinan sudah ditandatangani, cuma kita minta itu direvisi ulang, meminta tolong untuk melihat mana yang harus dinyatakan sebagai ketua, itu harus benar-benar logis karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tuturnya.

Sebelumnya, kecewa lantaran pemilihan pimpinan di DPRD se-Sumbar, kelompok yang mengatasnamakan diri Front Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (FPPG) menggelar aksi unjuk rasa (unras) selama tiga hari berturut-turut, Senin hingga Rabu (16-18).

Penanggung jawab aksi Andri Wijaya membenarkan kegiatan yang merupakan bentuk protes kepada pucuk pimpinan besutan Prabowo Subianto tersebut. Dia menjelaskan, FPPG bukanlah organisasi sayap partai, tapi ia juga mengatakan bahwa FPPG bukan pula organisasi independen.

"FPPG merupakan wadah bagi para kader-kader Gerindra yang menuntut transparansi, kebenaran dan keadilan. Murni ini adalah aksi dan gerakan dari kader-kader Gerindra di Sumbar yang menginginkan kebenaran dan keadilan itu ditegakkan secara benar sesuai dengan prosedur berorganisasi kepartaian, sesuai dengan pernyataan ketua umum, yang mana di dalamnya terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Sumbar," ungkapnya.

Namun ia menolak menjelaskan terkait kader yang dimaksud apakah termasuk anggota DPRD se-Sumbar dari Partai Gerindra. "Kami tidak membahas anggota dewan dari Partai Gerindra siapapun itu," ujarnya.

Dalam surat edaran nomor : Istimewa/Unras/FPG-Sumbar/IX/2019 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa, dikabarkan estimasi massa yang turun ke jalan berjumlah seribu orang.

Sejumlah tema aksi yang menjadi poin tuntutan diantaranya, menolak surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pimpinan DPRD Gerindra dari tingkat provinsi hingga Kabupaten dan Kota yang tidak sesuai dengan mekanisme dan kepatutan selayaknya organisasi yang benar.

Selanjutnya, menuntut Prabowo Subianto selaku ketua umum membersihkan mafia jabatan di DPP Partai Gerindra, dan meminta pertanggung jawaban Ketua DPRD se-Sumbar. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler