DPD Gerindra Sumbar Tidak akan Tanggapi Tuntutan FPPG

DPD Gerindra Sumbar Tidak akan Tanggapi Tuntutan FPPG

Senin, 16 September 2019, 19:24
Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumbar, Muklis Yusuf Abit berikan keterangan. (foto ist)

Rakyatterkini (Padang)
- Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Barat, Muklis Yusuf Abit menuturkan dirinya akan memastikan terlebih dahulu legalitas unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Front Perjuangan Partai Gerindra (FPPG).

"Kita cari tahu terlebih dahulu, apakah mereka memang kader partai atau tidak, kalau tidak legal kami tidak akan menanggapi," katanya, Senin (16/9).

Menurut Muklis, penetapan ketua DPRD berdasarkan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan diproses melalui DPP.

"Hal itu sudah ada mekanismenya, jadi tak lagi perlu dipersoalkan. Namun, segala aspirasi mereka pasti kita tampung dan poinnya sudah dalam catatan saya," ucapnya.

Sebelumnya, penanggung jawab Front Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (FPPG), Andri Wijaya mengatakan mafia jabatan di tubuh partai tersebut sudah banyak dan lama terjadi.

"Namun saya tak menyebut siapa orangnya dan tak bisa dibuktikan secara kasat mata, yang jelas ada dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP)," katanya di sela-sela aksi unjuk rasa, Senin (16/9).

Andri menuding, proses pemilihan pimpinan dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sumatera Barat (Sumbar) tak lepas dari campur tangan mafia yang ia maksud.

"Kemarin posisi untuk pimpinan sudah ditandatangani, cuma kita minta itu direvisi ulang, meminta tolong untuk melihat mana yang harus dinyatakan sebagai ketua, itu harus benar-benar logis karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tuturnya.

Andri menjelaskan, FPPG bukanlah organisasi sayap partai, bukan pula organisasi independen.

"FPPG merupakan wadah bagi para kader-kader Gerindra yang menuntut transparansi, kebenaran dan keadilan. Murni ini adalah aksi dan gerakan dari kader-kader Gerindra di Sumbar yang menginginkan kebenaran dan keadilan itu ditegakkan secara benar sesuai dengan prosedur berorganisasi kepartaian, sesuai dengan pernyataan ketua umum, yang mana di dalamnya terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Sumbar," ungkapnya.

Namun ia menolak menjelaskan terkait kader yang dimaksud apakah termasuk anggota DPRD se-Sumbar dari Partai Gerindra. "Kami tidak membahas anggota dewan dari Partai Gerindra siapapun itu," ujarnya.

Dalam surat edaran nomor : Istimewa/Unras/FPG-Sumbar/IX/2019 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa, dikabarkan estimasi massa yang turun ke jalan berjumlah seribu orang.

Sejumlah tema aksi yang menjadi poin tuntutan diantaranya, menolak surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pimpinan DPRD Gerindra dari tingkat provinsi hingga Kabupaten dan Kota yang tidak sesuai dengan mekanisme dan kepatutan selayaknya organisasi yang benar.

Selanjutnya, menuntut Prabowo Subianto selaku ketua umum membersihkan mafia jabatan di DPP Partai Gerindra, dan meminta pertanggung jawaban Ketua DPRD se-Sumbar. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler