Demo FPPG Tidak akan Mengubah Keputusan DPP Partai Gerindra

Demo FPPG Tidak akan Mengubah Keputusan DPP Partai Gerindra

Senin, 16 September 2019, 08:41
Ilustrasi unjuk rasa. (net)

Rakyatterkini (Padang) - Kelompok yang mengatasnamakan Front Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (FPPG) berunjuk rasa terkait penunjukan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar).

Namun menurut Ketua DPRD Sumbar, Supardi, hal tersebut takkan mengubah keputusan di tingkat pusat partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

"Gerindra itu partai komando, artinya siapa yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), maka itu yang akan menjadi pemimpin di sebuah organisasi," katanya, Minggu (15/9).

Ia menjelaskan, sebelum ditunjuk sebagai Ketua DPRD Sumbar, namanya masuk sebagai salah satu kandidat utusan partai. Selain Supardi, ada juga nama Desrio Putra, Hidayat, Ismunandi Sofyan dan Yusuf Abit.

"Penyeleksian itu berlangsung pada awal Agustus 2019, dan diverifikasi oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani. Seluruh nama-nama yang masuk ke DPP, itu yang diverifikasi. Artinya ada beberapa penilaian seperti integritas, komitmen, dan sebagainya," paparnya.

Hasil keputusan partai tak bisa diganggu gugat. Supardi justru mempertanyakan apa motif dari unjuk rasa tersebut.

"Jangan sampai demo ini memiliki tujuan lain yang justru merusak nama baik partai, tapi jika sesuai koridor silahkan saja berunjuk rasa," tuturnya.

Terpisah, kader senior Partai Gerindra, Anif Bakri mengatakan rencana FPPG dinilai sah-sah saja, meskipun ia sebut tak elok.

"Di dalam AD/ART Partai Gerindra sudah diatur dalam menyampaikan sesuatu di tingkat Pimpinan Ranting (PRT), Pimpinan Anak Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ada mekanismenya, baik dalam menyampaikan pendapat, mengusung, mempertanyakan kebijakan, itu semua harus melalui rapat pengurus yang dihadiri lebih dari 50 persen pengurus," ucap Anif.

Setelah mencukupi kuota, hasil usulan kemudian disampaikan ke tingkat lebih lanjut dan diputuskan mutlak di tangan Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.

"Dan hasil keputusan itu tak dapat diganggu gugat, karena kami adalah partai mandat, bukan partai musyawarah. Tidak ada istilah aksi apapun di tubuh partai Gerindra. Jadi saya nilai ini ada indikasi untuk menjatuhkan citra partai di depan mata masyarakat oleh oknum tertentu," tukasnya. (*)



TerPopuler