Demo di DPRD Sumbar Ricuh, Ruang Rapat Paripurna Diacak-acak

Demo di DPRD Sumbar Ricuh, Ruang Rapat Paripurna Diacak-acak

Rabu, 25 September 2019, 20:06
Ruang rapat DPRD Sumbar diacak-acak pelaku unjuk rasa, Rabu (25/9). (foto ist)

Rakyatterkini (Padang) - Unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) berakhir ricuh.

Selain memasang sejumlah poster dengan kalimat tak pantas, oknum mahasiswa yang tergabung ke dalam lapisan masyarakat di Sumbar juga mengacak-acak ruang rapat paripurna.

Sejatinya, dalam aksi yang digelar pada Rabu (25/9) tersebut, mereka melakukan penolakan terhadap pasal-pasal yang dinilai kontroversional yang telah atau akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Seperti penolakan terhadap revisi undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal yang dinilai 'nyeleneh'.

Pantauan di lapangan, peserta aksi berunjuk rasa sekitar pukul 10:50 WIB dan berusaha masuk ke halaman Gedung DPRD Sumbar.

Tak hanya dari mahasiswa, peserta aksi juga ada dari masyarakat sipil lainnya serta sejumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA). Di dalam aksi ini mereka juga membawa keranda serta boneka mayat yang bertuliskan KPK.

Sementara itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima dan menyetujui tuntutan dari mahasiswa dan pegiat anti korupsi yang mengatasnamakan aliansi masyarakat sipil Sumatera Barat saat melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD.

Persetujuan tuntutan tersebut langsung diungkapkan ketua sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, di depan ribuan massa.

"Kami sangat menerima dan mendukung sekali aksi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil Sumatera Barat. Kami telah membuat dua surat ke Presiden Joko Widodo dan ke DPR RI dan langsung dikirim untuk bisa ditindaklanjuti," ucapnya.

Dalam aksinya di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, aliansi masyarakat sipil Sumatera Barat menuntut DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menolak revisi rancangan undang-undang dari KPK, KUPH, pertanahan, permasyarakatan, ketenaga kerjaan, dan minerba.

Selanjutnya, masyarakat sipil Sumatera Barat juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK dan mengadili pelaku pembakaran hutan termasuk koorporasi yang mendalanginya.

Miko Kamal dari pegiat anti korupsi dan juga alumni dari fakultas Hukum Universitas Bung Hatta saat ditemui di sela-sela aksi demontrasi menjelaskan bahwa mahasiswa dan pegiat anti korupsi dalam aksinya menuntut adanya beberapa rancangan undang-undang yang kontroversial untuk bisa diselesaikan.

"Kemarin memang ada undangan dari DPRD untuk membahas rancangan dari undang-undang yang kontroversial, tetapi RUU KPK telah disahkan tanpa sepengetahun masyarakat. Kami merasa RUU yang akan menjadi UU itu sangat membunuh eksistensi dari KPK. Oleh karena itu, masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Barat berdemo di kantor DPRD Sumatera Barat untuk menyelamatkan KPK," kata Miko.

Miko menambahkan, Presiden RI harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengembalikan undang-undang KPK yang lama.

"Jika presiden RI tidak membuat perpu untuk mengembalikan kekuatan KPK, saya jamin, demontrasi di tengah masyarakat akan terus berlanjut," tuturnya.

Akibat aksi unjuk rasa, sebahagian massa peserta aksi menutupi setengah ruas jalan Khatib Sulaiman dan S Parman, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler