20.267 Hektare Lahan Berstatus Konflik Agraria di Sumbar

20.267 Hektare Lahan Berstatus Konflik Agraria di Sumbar

Selasa, 24 September 2019, 20:20
Peringatan hari tani. (ist)

Rakyatterkini (Padang) - Konflik Agaria saat ini yang ada di basis SPI Sumbar saat ini seluas 20.267 Ha yang tersebar di 26 basis SPI, konflik ini mayoritas antara petani dengan perkebunan kelapa sawit dan ada beberapa basis yang berkonflik dengan pembangunan infra struktur.

"Kami bersama Aliansi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan peringatan hari tani secara regular mulai tanggal 22 sampai dengan 24 September 2019 dengan agenda mulai dari kampung hingga provinsi. Intinya adalah merayakan Hari Tani Nasional, hari rayanya kaum tani se-Indonesia," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Sumatera Barat, Rustam Efendi, Selasa (24/9).

Undang-undang pokok agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa.

"Penetapan Hari Tani Nasional berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 nomor 169 tahun 1963 menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas bangsa,” kata ujarnya.

HTN, sambung Rustam bisa dijadikan momentum Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk komitmen melaksanakan reforma agraria, mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan petani tak bertanah, menyelesaikan konflik agraria yang masih banyak terjadi di daerah-daerah.

"Kita juga mengapresiasi turunnya persentase penduduk miskin di daerah, dari sebelumnya 13,10 persen (15,54 juta orang) pada September 2018, menjadi 12,85 persen (15,15 juta orang) pada Maret 2019," lanjutnya.

Meski demikian Rustam menyampaikan, pada masa akhir jabatan Jokowi terdapat banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disahkan oleh DPR-RI. Secara khusus, terdapat beberapa RUU yang berkaitan langsung dengan kehidupan petani dan masyarakat pedesaan, seperti RUU Pertanahan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), RUU Perkoperasian, dan RUU Karantina.

Upaya DPR-RI untuk mengesahkan beberapa peraturan tersebut terkesan sangat terburu-buru, hal ini mengingat banyaknya pasal-pasal yang diatur dalam RUU-RUU tersebut, justru bertentangan dengan kebutuhan petani dan masyarakat pedesaan saat ini.

"SPI sendiri sebelumnya telah memberikan pandangan dan sikap terkait RUU tersebut. Dalam RUU Pertanahan misalnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut justru bertentangan dengan amanat UUPA nomor 5 tahun 1960. Apabila RUU Pertanahan dipaksa untuk disahkan, hal ini justru akan mempersulit pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang menjadi prioritas dari pemerintahan Joko Widodo saat ini," ucapnya.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) sudah disahkan akhir tahun lalu tepatnya 18 desember 2018, dan harus diimplementasikan di Indonesia.

Seharusnya pasal-pasal di UNDROP bisa diselaraskan dengan setiap RUU yang akan dibuat oleh DPR yang berkaitan dan berhubungan dengan petani dan masyarakat pedesaan.

"UNDROP ini isinya sudah cukup ideal dan memang harus diadopsi menjadi undang-undang mulai dari tingkat nasional hingga kebijakan di tingkat lokal," tegasnya.

Hal selanjutnya yang ditekankan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang global yang harus ditinjau ulang. Hal ini mengingat dampak dari berbagai perjanjian dagang tersebut justru menggerus kedaulatan petani kecil dan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Sebagai contoh, Indonesia mendapatkan gugatan dari Brazil di WTO (Organisasi
Perdagangan Dunia) terkait kebijakan impor unggas, yang dinilai sebagai bentuk proteksi Indonesia terhadap sektor perunggasan nasional.

Gugatan tersebut dikabulkan, dan berimplikasi kepada diubahnya beberapa regulasi di Indonesia terkait perunggasan. Pemerintah Indonesia seharusnya belajar banyak dari bagaimana dampak dari perjanjian-perjanjian dagang yang sebelumnya telah diratifikasi, justru tidak memberikan keuntungan bagi petani Indonesia, sebutnya.

Rustam juga menggarisbawahi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

"Ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini mengingat peristiwa kebakaran hutan ini sudah berulang kali terjadi setiap tahunnya," katanya.

Rustam mengemukakan, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terkhusus menangani korporasi yang menjadi pelaku pembakaran hutan.

"Pemerintah seharusnya mendorong cara-cara pembukaan lahan yang selaras dengan alam, sebagaimana yang kerap dilakukan oleh para petani dan masyarakat pedesaan secara turun-temurun," tukasnya. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil

TerPopuler